Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Menteri Paling Dominan Bantu Jokowi Berasal dari Golkar, Bukan PDIP

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 09:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Peran Partai Golkar tidak dapat dinafikan sebagai partai politik (parpol) yang setia memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Ketua Umum PDI Perjuangan perlu meralat ucapan “Jokowi kasihan tanpa PDIP”.

Dalam catatan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam ada dua menteri yang paling dominan memberi dukungan pada Jokowi, yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Disebut dominan karena keduanya menjadi ujung tombak saat pemerintahan Jokowi menghadapi badai pandemi. Sementara Luhut dan Airlangga sama-sama berasal dari Golkar.

"Golkar sebagai partai yang matang dan memiliki jejaring dan kaderasi yang handal harus dilihat sebagai koalisi strategis oleh PDIP, sehingga demikian mestinya PDIP memandang kinerja kader-kader Golkar sebagai bagian dari berhasil tidaknya pemerintahan Jokowi," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).


Saiful menilai, kalau Ketua Umum PDIP objektif, tentu akan memandang Golkar sebagai mitra koalisi yang telah mati-matian memperjuangkan pemerintahan Jokowi. Karena, kader potensial Golkar seperti Airlangga dan Luhut full 100 persen memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk turut menyukseskan pemerintahan Jokowi.

Jika tidak ada Airlangga dan Luhut, maka bisa jadi penanganan Covid-19 tidak akan maksimal. Melalui langkah-langkah strategi Airlangga dan Luhut, semua tertangani dengan baik dan semua dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

"Mestinya Megawati tidak sepihak mengklaim tentang roda pemerintahan Jokowi berjalan karena dukungan PDIP. Itu dapat membahayakan bagi PDIP dan Jokowi ke depan, karena bisa jadi parpol koalisi kapok untuk berkoalisi dengan PDIP," pungkas Saiful.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya