Politik Identitas Harus Diantisipasi agar Kerukunan Umat Tidak Ternodai

Kerukunan umat beragama saat ini dinilai sangat fluktuatif dan dinamis. Padahal kerukunan adalah salah satu poin penting untuk terlaksananya pembangunan nasional.

Bahkan, menurut Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, kerukunan sering menguji semua orang, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024.

"Namun, sejatinya kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional dan membutuhkan stabilitas, dapat terwujud bila antarmasyarakat rukun dan damai," paparnya saat memimpin upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) tahun 2023 Kementerian Agama Republik Indonesia di halaman Kanwil Kemenang Aceh, Selasa (3/1).

Selain itu Jafar menyebutkan, tahun ini merupakan tahun politik, sehingga potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, cukup besar.

Bahkan, lanjut Jafar, politisasi agama semakin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai dilakukan, sehingga penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai.

"Kita semua mesti belajar kepada yang terjadi dalam pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial," ujarnya saat membacakan sambutan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Jafar meminta tidak ada ASN Kementerian Agama tidak partisan, apalagi ikut apalagi ikut memicu di tengah keragaman pilihan dan harus menjadi simpul kerukunan serta persaudaraan.

"Maka itu, kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan tertata yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

"Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat," tandasnya.