Melihat Kasus Ganjar Pranowo, DPR Harus Panggil Pimpinan Baznas

Dengan terjadinya kasus Ganjar Pranowo yang menggunakan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk merenovasi rumah kader PDI Perjuangan meskipun dibatalkan, harus dijadikan pembelajaran bagi para kandidat calon presiden (capres) agar tidak mengandalkan dana umat atau berpangku kepada bohir atau oligarki.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, dengan terjadinya kasus Ganjar yang dibatalkan karena mencuat dan mendapatkan kritikan keras dari masyarakat itu, maka publik berpikir bahwa pengawasan terhadap Baznas tidak berfungsi dengan baik.

"Sehingga DPR saya kira sangat perlu memanggil pimpinan Baznas untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dan klarifikasi," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/1).

Tidak berhenti di situ kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, independensi Baznas juga akan menjadi taruhan, karena hal tersebut sudah menyentuh kepada politik praktik yang berkaitan dengan kepentingan partai politik tertentu. Sehingga, jangan sampai penggunaan dana Baznas terafiliasi untuk kepentingan partai politik tertentu.

"Saya melihat ini sebagai potret contoh kecil bahwa sudah semestinya para kandidat dan tokoh politik harus mandiri untuk melakukan aktualisasi dan mensosialisasikan dirinya, bukan justru mengandalkan dana ummat apalagi berpangku tangan kepada bohir atau oligarki," kata Saiful.