Kemenkeu Pastikan Ekonomi Fiskal RI Tetap Disiplin, Meski Tahun Politik 2024 Dilematis

Ekonomi fiskal Indonesia dipastikan akan tetap pruden meski dinamika politik jelang Pemilu Serentak 2024 menjadi satu aspek yang turut mempengaruhi.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Quo Vadis Arah Pembangunan Nasional" yang digelar di Kune's Resto & Bar, Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12).

"Momen politik 2024 adalah momen to be a to be. Maka kita butuh transformasi yang kuat, yang baik. Ini pun dilematis, tapi tahun politik mesti tetap disiplin fiskal," ujar Yustinus.

Sejauh ini, dipaparkan mantan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional.

"Pak Jokowi mewariskan 3 UU yang sangat bagus," sambungnya menuturkan.

Yutinus mengurai, UU pertama yang ditelurkan pemerintahan Jokowi adalah UU 7/2021 terkait Harmonisasi Peratuan Perpajakan.

"Ini meletakan pondasi fiskal ke depan agar tumbuh sustain. Ini sampai 2025 artinya legacy untuk kepemimpinan selanjutnya," bebernya.

UU selanjutnya yang dihasilkan pemerintah Jokowi adalah UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

"UU ini otomatis memaksa kepala daerah berkompetisi secara sehat," tambahnya.

Sementara UU terkahir yang dinilai Prastowo sebagai satu warisan regulasi pemerintahan Jokowi adalah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang baru saja disahkan DPR RI.

"OJK diperkuat, sehingga seperti pinjol-pinjol ilegal tidak bisa lolos. Koperasi simpan pinjam diperkuat supaya goverment-nya bagus, afirmasi UMKM, BPR juga diperkuat supaya jadi bank nasional," urai Yustinus.

"Asuransi juga ada proteksinya dari pemerintah, dari pemerintah supaya tidak lagi kejadian seperti (kasus) Jiwasraya," sambungnya.

Oleh karena itu, Yustinus memastikan bahwa pemerintahan sekarang ini tetap akan menjaga perekonomian nasional tetap stabil, dan bukan berarti tidak berbuat apa-apa bagi masyarakat luas.

"Jadi Pak Jokowi tidak hanya mewariskan infrastruktur, tapi pondasi-pondasi penting dalam ekonomi kita. Oleh karena itu saya mengajak untuk terus optimis meskipun tetap harus waspada," demikian Yustinus menambahkan.