Klaim Penetapan Parpol Pemilu 2024 Tak Curang, KPU Siap Hadapi Gugatan di Bawaslu hingga DKPP

Isu dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 dipastikan tak terjadi.

Begitu ditegaskan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang mengepalai Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, menanggapi gugatan sengketa proses pemilu yang diajukan Partai Ummat ke Badan Penagwas Pemilu (Bawaslu) RI.

Sosok yang kerap disapa Cak Afif ini menjelaskan, gugatan sengketa proses oleh parpol ke Bawaslu RI merupakan satu hal yang wajar terjadi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan haknya, dalam hal ini konteksnya untuk menjadi peserta pemilu.

"Ketidakpuasan atas situasi itu pasti ada dampak dan mekanismenya. Mungkin ada yang ke Bawaslu (atau) ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," ujar Afif saat ditemui usai menghadiri acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 oleh Bawaslu RI di Redtop Hotel and Convention Center, di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Khusus dalam penanganan gugatan sengketa proses yang masuk ke Bawaslu RI, Afif memastikan KPU RI akan siap menghadapi dalil-dalil hukum yang dibawa oleh pihak Pelapor.

"Kami siap untuk menjelaskan dan ditanyakan, misalnya oleh partai yang tak masuk," sambungnya menjelaskan.

Ditambahkan mantan anggota Bawaslu RI yang menjabat pada periode 2017-2022 lalu ini, perihal dugaan manipulasi data keanggotaan hingga kepengurusan parpol yang dituduhkan Partai Ummat, KPU RI memastikan akan tetap menelusurinya.

"Di internal kita melakukan proses penelitian dan juga pemeriksaan terhadap informasi dilokus-lokus yang dipersoalkan," demikian Afif menambahkan.