Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Temuan Bawaslu, Indeks Kerawanan Pemilu Jakarta Paling Tinggi

JUMAT, 16 DESEMBER 2022 | 19:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi kecurangan hingga permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dirangkum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terbaru mencatat lima provinsi sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Perihal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI yang mengepalai Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, dalam acara peluncuran IKP Tahun 2024 di Hotel Redtop & Convention Center, Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Lolly mengurai, tolok ukur Bawaslu RI dalam menentukan tingkat kerawanan pemilu di suatu daerah berdasarkan pada hasil agregat atau perhitungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.


Melalui penilaian yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, akhirnya diketahui sebanyak lima provinsi yang tingkat kerawanan pemilunya tercatat paling tinggi.

"DKI Jakarta dengan skor 88,95 persen, kemudian disusul Sulawesi Utara 87,48 persen, Maluku Utara 84,86 persen, Jawa Barat 77,04 persen, dan Kalimantan Timur 77,04 persen," kata Lolly memaparkan.

Namun, jika dilihat dari kategorisasi per dimensi, Bawaslu RI menemukan beberapa daerah lain punya tingkat kerawanan cukup tinggi pada konsentrasi persoalan tertentu.

Lolly menyebutkan, dari dimensi kerawanan konteks sosial dan politik, Provinsi Maluku Utara punya tingkat kerawanan hingga 100 persen.

"Kemudian disusul Sulawesi Utara 89,58 persen, Papua 80,53 persen, DKI Jakarta 78,27 persen, Yogyakarta 75,87 persen, Jawa Barat 74,91 persen, Kalimantan Timur 72,70 persen, Sumatera Utara 72,61 persen, Papua Barat 72,33 persen, dan Kalimantan Selatan 66,96 persen," urainya.

Sementara pada dimensi kerawanan penyelengaraan pemilu, Provinsi Kalimantan Timur mencatat persentase kerawanan hingga 100 persen.

"Di bawahnya ada Sumatera Utara 94,29 persen, DKI Jakarta 92,36 persen, Jawa Tengah 91,67 persen, Sulawesi Utara 91,60 persen, Banten (89,43 persen, Maluku Utara 86,48 persen, Jawa Barat 83,38 persen, Lampung 81,13 persen, dan Sulawesi Tenggara 80,48 persen," sambungnya.

Untuk dimensi kerawanan kontestasi, Maluku Utara juga mencatat tingkat kerawanan hingga 100 persen. Di bawahnya ada DKI Jakarta sebesar 96,09 persen, Lampung 89,30 persen, Jawa Barat 83,71 persen, dan Bangka Belitung 79,10 persen.

"Kemudian di urutan kelima dalam dimensi ini ada Sulawesi Utara 73,96 persen, Bali 71,32 persen, Nusa Tenggara Timur 68,96 persen, Gorontalo 65,65 persen, dan Riau 62,96 persen," tambahnya.

Pada dimensi terkahir, yaitu soal partisipasi, Bawaslu RI mencatat tingkat kerawanan tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 100 persen. Di urutan selanjutnya ada DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah sebesar 87,01 persen.

"Sedangkan Papua sebesar 64,72 persen, Jawa Barat 42,07 persen, dan Kalimantan Timur 30,92 persen," tandas Lolly.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya