Presiden Joko Widodo kembali melontarkan pernyataan yang dianggap berbahaya, di samping berdampak pada situasi negara yang semakin terpuruk dengan utang menggunung.
Salah satu pernyataan Jokowi yang dianggap adalah, terkait perbandingan soal biaya penanganan Covid-19 dengan biaya pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
"Pernyataan Jokowi soal biaya covid Rp 1.700 T saja bisa masa untuk IKN Rp 460 T grogi, ini berbahaya," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/12).
Muslim mengatakan, dana penanganan pandemi Covid-109 selama ini berasal dari utang dan hingga saat ini tidak diketahui dengan jelas penggunaannya untuk apa saja. Terlebih terdapat payung hukum pelindung yang jika terjadi penyimpangan anggaran tersebut tidak diaudit, diusut dan diadili.
"Jadi gelap. Ke mana dana Covid itu dipergunakan? Padahal ini dana utang. Dan negara harus mengembalikan dana tersebut. Dan sudah pasti jadi beban negara, beban rakyat akibat dana utang terus membengkak," kata Muslim.
Saat ini saja kata Muslim, posisi utang telah mencapai Rp 7.400 triliun lebih. Di mana, beban utang bukan berkurang, melainkan terus semakin bertambah dari waktu ke waktu.
"Sekarang Jokowi mencoba bandingkan rencana dana IKN Rp 460 T dengan dana Covid. Dari sisi UU IKN saja direvisi akibat pembuatannya tergogop seperti mau kejar target. Apalagi sumber keuangan IKN masih ditawarkan sana sini dan belum jelas investornya. Lalu mau berutang lagi untuk biayai IKN, bukankah ini berbahaya?" jelas Muslim.
Utang sendiri, lanjut Muslim, akan terus ada dan menggunung, bahkan ketika Jokowi tidak berkuasa lagi.
Muslim pun mencurigai, Jokowi tetap mau kebut proyek IKN sebagai alasan agar dapat perpanjang jabatan tiga periode untuk menuntaskan IKN.
Meski telah dibantah berkali-kali, tetapi proyek-proyek, termasuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya seakan menjadi dalih tersembunyi bagi Jokowi untuk terus memegang kekuasaan. Walaupun rakyat telah menginginkan segera terjadinya pergantian kepemimpinan yang konstitusional dan demokratis.
Padahal dari sisi pembangunan infrastruktur mangkrak dan ketika jadi pun mengalami kerugian, sehingga tetap menjadi beban keuangan negara.
"Tetap saja mau gunakan logika dana Covid dengan dana IKN, nampaknya semua dalih itu dapat dianggap sebagai alibi untuk tetap berkuasa," ucap Muslim.
"Kayanya logika Jokowi itu logika oligarki bukan logika rakyat ya?" pungkas Muslim.
