Berita

Panglima TNI terpilih, Laksamana Yudo Margono/Net

Politik

Dekat Usia Pensiun, Laksamana Yudo Dituntut Kejar Setoran sebagai Panglima TNI

SABTU, 03 DESEMBER 2022 | 12:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI telah menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno berharap sistem pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo Margono perlu dikembangkan dengan cepat.

Itu lantaran Laksamana Yudo hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI sekitar satu tahun sebelum pensiun.


“Masa tugas beliau (Yudo) itu kalau dilihat aturan, hanya sampai tahun depan. Paling lambat 1 Desember 2023, itu waktunya sedikit,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (3/12).

Dengan masa tugas yang tidak lama tersebut, Laksmana Yudo harus mampu mengoptimalkan masa tugasnya sebagai Panglima TNI tersebut.

“Kita harapkan beliau itu bisa mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki, matra yang ada harus berkoordinasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga semua objektivitas dan juga target-target dapat tercapai,” pungkasnya.

Dalam fit and proper test bersama Komisi I DPR RI, Laksamana Yudo memaparkan ada empat prioritas mewujudkan visi TNI patriot yang NKRI.

Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM unggul. Kemudian meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI baik personel maupun alutsistanya sehingga memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dan siap untuk digerakkan kapan pun sesuai kebutuhan.

Ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang diaktualisasikan melalui pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) TNI.

Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI dengan menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya