Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Publika

Luhut dan Mitos Investasi Asing

KAMIS, 01 DESEMBER 2022 | 11:52 WIB | OLEH: FARID GABAN

MENTERI Investasi Luhut Panjaitan, tangan kanan Presiden Jokowi, pekan ini menyatakan siap pasang badan untuk membela investasi asing.

Luhut bahkan bersumpah akan mem-buldozer siapa saja yang mempersulit investasi.

Bagi Luhut, pensiunan tentara, soal investasi adalah soal hidup-mati.


"To kill or to be killed," kata dia.

Pernyataan Luhut ini, menurut saya, sangat berbahaya.

Yang paling dekat, itu akan menjadi pembenaran bagi para aparat negara, khususnya polisi dan tentara, untuk menindas suara protes terhadap dampak investasi.

Pernyataan itu juga memperkuat ancaman sebelumnya oleh Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan akan mencopot kapolda yang tidak mendukung investasi.

Dalam jangka pendek, dampak pernyataan-pernyataan seperti itu akan mempersempit ruang partisipasi dan aspirasi publik. Akan memberangus demokrasi lebih jauh sekaligus menyeret kita kembali ke era Orde Baru sepenuhnya.

Dalam jangka panjang, baik pernyataan Luhut maupun Jokowi, punya bahaya yang lebih mendalam dan merusak dalam cara pikir publik maupun penyelenggara pemerintahan.

Pernyataan mereka mendorong kita untuk menyembah investasi (asing) secara berlebihan, seolah itu niscaya bagi kesejahteraan negeri ini.

Studi kritis terhadap dampak investasi asing sudah banyak dilakukan. Berkebalikan dari anggapan umum, investasi bisa merusak negara dan bangsa.

Investasi akan mendorong ketergantungan. Di lain pihak, untuk memikat investasi pemerintah melonggarkan aturan perlindungan alam dan sosial. Bencana lingkungan dan krisis sosial potensial mengancam.

Saya menyarankan agar Pak Luhut serta para menteri untuk membaca kajian empiris di bawah ini, tentang dampak investasi, sebelum memaksa publik menyembah investasi.

Tim Ekspedisi Indonesia Baru

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya