Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Publika

Luhut dan Mitos Investasi Asing

KAMIS, 01 DESEMBER 2022 | 11:52 WIB | OLEH: FARID GABAN

MENTERI Investasi Luhut Panjaitan, tangan kanan Presiden Jokowi, pekan ini menyatakan siap pasang badan untuk membela investasi asing.

Luhut bahkan bersumpah akan mem-buldozer siapa saja yang mempersulit investasi.

Bagi Luhut, pensiunan tentara, soal investasi adalah soal hidup-mati.


"To kill or to be killed," kata dia.

Pernyataan Luhut ini, menurut saya, sangat berbahaya.

Yang paling dekat, itu akan menjadi pembenaran bagi para aparat negara, khususnya polisi dan tentara, untuk menindas suara protes terhadap dampak investasi.

Pernyataan itu juga memperkuat ancaman sebelumnya oleh Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan akan mencopot kapolda yang tidak mendukung investasi.

Dalam jangka pendek, dampak pernyataan-pernyataan seperti itu akan mempersempit ruang partisipasi dan aspirasi publik. Akan memberangus demokrasi lebih jauh sekaligus menyeret kita kembali ke era Orde Baru sepenuhnya.

Dalam jangka panjang, baik pernyataan Luhut maupun Jokowi, punya bahaya yang lebih mendalam dan merusak dalam cara pikir publik maupun penyelenggara pemerintahan.

Pernyataan mereka mendorong kita untuk menyembah investasi (asing) secara berlebihan, seolah itu niscaya bagi kesejahteraan negeri ini.

Studi kritis terhadap dampak investasi asing sudah banyak dilakukan. Berkebalikan dari anggapan umum, investasi bisa merusak negara dan bangsa.

Investasi akan mendorong ketergantungan. Di lain pihak, untuk memikat investasi pemerintah melonggarkan aturan perlindungan alam dan sosial. Bencana lingkungan dan krisis sosial potensial mengancam.

Saya menyarankan agar Pak Luhut serta para menteri untuk membaca kajian empiris di bawah ini, tentang dampak investasi, sebelum memaksa publik menyembah investasi.

Tim Ekspedisi Indonesia Baru

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya