Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Haryono/RMOL
Verifikasi faktual (verfak) yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 15 Oktober hingga 5 November 2022 terhadap 9 partai politik (parpol) non parlemen ternyata ditemukan dugaan pelanggaran.
Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Haryono, saat ditemui usai membuka Rapat Koordinasi Bawaslu dengan Media di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (26/11).
Totok menjelaskan, jajarannya di daerah menerima laporan terkait dugaan data keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat (TMS) bisa diloloskan oleh KPU RI.
"Spesifiknya ada keanggotan yang dilihat tidak memenuhi syarat, tapi bisa memenuhi syarat. Nah itu yang sedang berjalan saat ini," ujar Totok.
Dia memaparkan, dugaan pelanggaran yang dimaksud dan sedang diproses hukum oleh Bawaslu baru ditemukan di sat daerah.
"Sulawesi Barat, ada dugaan pelanggaran dan masih proses sidang," katanya.
Namun, lanjut Totok, untuk daerah-daerah lainnya yang juga melaksanakan verfak untuk 9 parpol non parlemen, hingga saat ini masih belum ditemukan adanya pelanggaran.
"Mulai tanggal 24 (November 2024) kemarin, kita lakukan pendampingan bersama KPU RI, sampai saat ini catatan dan evaluasi kepada KPU belum ada yang spesifik, masih
on the track," ucapnya.
"Itu yang terjadi sampai saat ini, sambil kita lakukan kompilasi menarik data data dari kawan kawan. Untuk saat ini belum ada pelanggaran," demikian Totok menambahkan.
Adapun 9 parpol yang mengikuti tahapan verfak dibagi ke dalam 2 kategori. Yakni parpol yang pernah ikut pemilu sebelumnya namun tak lolos
parliamentary threshold (PT), dan parpol baru.
Sebanyak 5 parpol masuk kategori parpol yang lolos PT dan harus mengikuti tahapan verfak di antaranya PBB, Hanura, Garuda, Perindo, dan PSI.
Sementara, 4 parpol yang tergolong baru adalah PKN, Partai Gelora Indonesia, Partai Buruh dan Partai Ummat.
