Ketum Partai Mahasiswa Indonesia (PMI), Eko Pratama (kemeja hitam)/RMOL
Kedatangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendampingi tim penyidik dan tim dokter ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) di Papua dinilai tidak melanggar aturan perundang-undangan.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Mahasiswa Indonesia (PMI), Eko Pratama yang turut mengomentari persoalan kontroversi yang muncul di tubuh lembaga antirasuah KPK setelah Firli menemui Lukas beberapa hari lalu.
"Pimpinan lembaga penegak hukum, menemui orang yang sedang berperkara, dalam kapasitas sebagai pimpinan yang memimpin penyidikan dan pertemuan tersebut dilakukan secara terbuka dan informasinya kemudian disampaikan ke publik, ini salahnya di mana? Dan apa yang sebenarnya dipersoalkan?" ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11).
Eko menegaskan, pihaknya memberikan dukungan dengan langkah yang dilakukan Firli menemui Lukas Enembe dalam rangka penegakan hukum. Eko memastikan, langkah Ketua KPK tersebut bukan dorongan kepentingan politik apapun, akan tetapi murni penegakan hukum.
Eko menilai, apa yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri adalah bagian dari upaya penegakan hukum. Bagi Eko, selama dalam konteks menjalankan tugas penyidikan kami rasa itu bukan persoalan.
"Dan kami mendukung apapun upaya KPK dalam menegakkan kasus yang sedang ditangani saat ini," kata Eko.
Karena itu, Eko mengajak semua pihak untuk terus mengawasi kinerja KPK serta mendukung segala upaya KPK untuk melenyapkan korupsi dari Indonesia.
"Terakhir, kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak berprasangka buruk atas segala upaya yang dilakukan oleh KPK, dan harusnya kita mendukung segala bentuk upaya penegakan hukum yang sedang ditempuh," pungkas Eko.
