Berita

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsdui/Net

Nusantara

DPRD DKI Minta Anggaran Penanganan Banjir 2023 Dimaksimalkan

SELASA, 01 NOVEMBER 2022 | 15:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun 2023 untuk penanganan dinilai banjir belum mumpuni.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.


“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” ujarnya seperti dikutip redaksi, Selasa (1/11).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.

Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp219 miliar, Jakarta Utara Rp247 miliar, Jakarta Barat Rp236 miliar, Jakarta Selatan Rp193 miliar, Jakarta Timur Rp296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp111 miliar, Jakarta Utara Rp130 miliar, Jakarta Barat Rp122 miliar, Jakarta Selatan Rp113 miliar, dan Jakarta Timur Rp149 miliar.

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp21 miliar, Jakarta Utara Rp17 miliar, Jakarta Barat Rp20 miliar, Jakarta Selatan Rp19 miliar, Jakarta Timur Rp24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp19 miliar.

Dengan postur tersebut, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para walikota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen,” ungkapnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Anjlok Hampir 6 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:29

Trump dan Gedung Putih Unggah Peta Baru Selat Hormuz yang Bikin Panas Iran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:17

Wall Street Merah, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:04

Harvard Didenda Rp947 Miliar atas Skandal Penjualan Bagian Tubuh Jenazah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:03

Dolar AS Bergerak Terbatas, Indeks DXY Menguat Tipis di Level 99,63

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:47

Logam Mulia Serempak Anjlok Dihantam Naiknya Imbal Hasil Obligasi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:25

Bursa Eropa Loyo, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:06

Konsep Ketahanan Iklim Ala Indonesia Menggema di Forum Menteri LH Anggota BRICS

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:59

Kenaikan Anggaran Pendidikan Harus Wujudkan Sekolah Dasar Gratis

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:32

42 Pemegang Izin Kehutanan Ditindak Gegara Karhutla

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:19

Selengkapnya