Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali/Net
Wacana reshuffle kabinet yang diungkap Presiden Joko Widodo dipandang sebagai respons dari kebijakan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Terlebih, kemudian muncul pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan bahwa Anies adalah antitesis Jokowi.
Zulfan Lindan sendiri langsung dinonaktifkan oleh Nasdem setelah menyampaikan pernyataan yang membuat kubu PDI Perjuangan sedikit meradang itu.
Terkait rencana reshuffle yang berpotensi menggusur wakil mereka di pemerintahan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa pihaknya melihat reshuffle adalah hak prerogatif presiden dalam menentukan para pembantunya untuk membangun pemerintahan.
Namun, dia berharap keputusan reshuffle oleh presiden bukan karena emosi.
"Jadi hak prerogatif presiden, sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle. Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi Nasdem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian,†kata Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (14/10).
"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi,†imbuhnya.
Dia menambahkan, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle, maka tidak bisa diterjemahkan bahwa sedang ada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi. Nasdem justru melihat bahwa ketika presiden melakukan perombakan maka hal itu pertimbangan yang besar bagi presiden.
"Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle, maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan Nasdem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah,†tuturnya.
Posisi Nasdem di pemerintahan sejak 2019, lanjut Ahmad Ali, telah berkomitmen dengan Presiden Jokowi untuk mengawal pemerintahan hingga akhir 2024.
"Ada atau tidak ada perwakilan Nasdem di pemerintahan, itu tidak mengubah komitmen Partai Nasdem. Karena Pak Surya (Paloh) bersama Pak Jokowi adalah koalisi tanpa syarat. Prinsip itu berlaku sampai dengan hari ini,†tegasnya.
"Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-persoalan lain, tapi persoalan teknis. Itu aja,†tutupnya.
