Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Berbeda Sikap, Abu Meulaboh Tak Persoalkan Perempuan Jadi Pj Bupati Nagan Raya Aceh

KAMIS, 06 OKTOBER 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pimpinan Pondok Pesantren Buket EQra Al Haramen di Aceh Barat, Waled Haramen NuriQmar alias Abu Meulaboh, tak mempersoalkan sosok perempuan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya. Karena kepemimpinan perempuan sudah ada sejak kerajaan Aceh.

“Kepemimpinan perempuan di Aceh sudah ada pada zaman dahulu. Seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati,” jelas Abu Meulaboh, dalam keterangannya kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (5/10).

Karena itu, dia mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya mengusul nama Fitriany Farhas sebagai Pj Bupati Nagan Raya. Fitriany saat ini menjabar Direktur Rendal Deputi Pengamanan Aparatur dan Non Aparatur Negara dari Badan Intelijen Negara (BIN).


Selain Fitriany Farhas, DPRK Nagan Raya juga mengusulkan Azhari yang saat ini menjabat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Aceh dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, Teuku Syahrida.

Dia meminta semua pihak jangan sampai memperkeruh suasana. Karena Pj bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

“Bukan pemilihan langsung oleh masyarakat,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Daerah (DPD) Yayasan Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) Nagan Raya, Mukhtar, menolak perempuan jadi Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya. Karena dinilai masih kontroversi dalam perkara syariah Islam yang berlaku, khususnya Aceh.

"Kita takutkan juga terjadi gejolak di tengah masyarakat, dan menyalahi etika atau kebiasaan masyarakat di Nagan Raya," kata Mukhtar, Senin (3/10).

Karena itu, Mukhtar meminta Mendagri Tito Karnavian, memperhatikan gejolak penolakan yang digaungkan masyarakat setempat.

"Pak Mendagri harus cermat melihat gejala yang berpeluang terjadi di Nagan Raya," kata dia. "Apalagi dengan teungku-teungku dayah yang memegang kuat dalil tidak bolehnya perempuan jadu pemimpin."

Menurut Mukhtar, jika Mendagri menunjuk usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya perempuan bukan menimbulkan kebaikan. Melainkan keburukan.

"Karena salah satunya tidak didukung oleh kebanyakan ulama," ujar Mukhtar. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya