Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Pemerintah Kenya resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi di wilayah Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko. 

Sikap ini disampaikan dalam pertemuan Komisi Kerja Sama Gabungan pertama antara Maroko dan Kenya yang digelar di Nairobi pada Kamis, 9 April 2026, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan pejabat tinggi Kenya Musalia Mudavadi. 

Dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan, Kenya menegaskan dukungannya terhadap solusi otonomi yang diusulkan Maroko untuk menyelesaikan konflik di Sahara Barat.

Kenya menyebut bahwa rencana otonomi tersebut merupakan satu-satunya solusi yang realistis dan dapat dipercaya. 

"Otonomi adalah satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis untuk menyelesaikan sengketa Sahara," menurut pernyataan tersebut.

Pemerintah Kenya juga menegaskan niatnya untuk bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa guna mendorong penerapan rencana tersebut. Dalam pernyataan itu disebutkan, Kenya akan bekerja sama dengan negara-negara yang sejalan untuk mendorong implementasinya.

Dukungan Kenya juga mencakup pengakuan terhadap Resolusi 2797 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang menetapkan rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai dasar solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima semua pihak.

Lebih lanjut, Kenya menyatakan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB beserta utusannya dalam memfasilitasi negosiasi berbasis rencana otonomi tersebut.

Di sisi lain, Maroko menyambut baik dukungan dari Kenya. Rabat menilai posisi Kenya sebagai bentuk penguatan terhadap kerangka kerja PBB sebagai satu-satunya mekanisme untuk mencapai solusi politik yang berkelanjutan atas konflik Sahara Barat.

Maroko juga mengapresiasi pengakuan Kenya atas kerja sama berkelanjutan negara itu dengan PBB dalam mendorong proses politik sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan.