Mali Cabut Pengakuan Negara buatan Polisario (Foto: Istimewa)
Pemerintah Mali secara resmi mencabut pengakuannya terhadap negara yang diproklamasikan sepihak oleh kelompok Polisario, yakni Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR).
Keputusan ini diumumkan di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, ke ibu kota Mali, Bamako.
Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, menyampaikan langsung keputusan tersebut usai pertemuannya dengan Bourita. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah kajian mendalam terhadap isu Sahara yang dinilai berdampak besar pada stabilitas kawasan.
“Keputusan ini diambil setelah analisis mendalam terhadap isu penting Sahara, yang memiliki dampak terhadap perdamaian dan keamanan sub-regional,” ujar Diop dalam pernyataannya, dikutip redaksi, Sabtu 11 April 2026.
Dengan keputusan ini, Mali bergabung dengan semakin banyak negara yang menarik pengakuan terhadap kelompok separatis Polisario, yang selama ini didukung Aljazair dan menantang kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat.
Mali sendiri diketahui telah mengakui SADR sejak tahun 1980. Namun perubahan sikap terbaru ini menjadi pukulan baru bagi Polisario dan para pendukungnya, yang dinilai masih mempertahankan narasi lama serta menghambat proses politik yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tak hanya mencabut pengakuan, Mali juga secara tegas menyatakan dukungannya terhadap proposal Otonomi yang diajukan Maroko sebagai solusi konflik. Pemerintah Mali menilai rencana tersebut sebagai satu-satunya pendekatan yang serius dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa.
“Mali memandang rencana otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi paling realistis,” demikian pernyataan resmi pemerintah.
Mali juga menegaskan dukungannya terhadap proses politik yang dipimpin PBB melalui utusannya, Staffan de Mistura. Selain itu, negara tersebut menyatakan akan mengomunikasikan keputusan barunya kepada berbagai organisasi regional dan internasional, serta korps diplomatiknya.
Dukungan terhadap rencana Otonomi Maroko memang terus menguat di tingkat global. Lebih dari 120 negara disebut memandang inisiatif tersebut sebagai solusi paling realistis untuk mengakhiri konflik Sahara Barat. Uni Eropa dan PBB juga mendukung pendekatan ini sebagai jalan keluar yang memungkinkan.
Pada Oktober tahun lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797 yang menegaskan pentingnya solusi politik realistis dan menyebut rencana otonomi sebagai pendekatan yang serius. Resolusi itu juga menyoroti peran Aljazair sebagai pihak utama dalam konflik dan mendesaknya untuk terlibat aktif dalam proses negosiasi.
Sebelumnya, pada Februari lalu, Amerika Serikat (AS) memfasilitasi pembicaraan antara para pihak terkait, termasuk Aljazair, dengan kembali menegaskan dukungannya terhadap inisiatif otonomi sebagai solusi paling kredibel bagi sengketa Sahara Barat.
