Khawatir Picu Kontroversi, SIGAP Nagan Raya Tolak Perempuan Jadi Pj Bupati

Wacana penunjukkan Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya dari kalangan perempuan mendapat penolakan dari Yayasan Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) Nagan Raya. Alasannya, hal ini masih jadi kontroversi dalam perkara syariah Islam yang berlaku, khususnya Aceh.

"Kita takutkan juga terjadi gejolak di tengah masyarakat, dan menyalahi etika atau kebiasaan masyarakat di Nagan Raya," ucap Ketua Pengurus Daerah (DPD) SIGAP Nagan Raya, Mukhtar, dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Senin (3/10).

Karena itu, Mukhtar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memperhatikan gejolak penolakan yang digaungkan masyarakat setempat. Jika tidak, dikhawatirkan akan mencederai persatuan dan kesatuan masyarakat.

"Pak Mendagri harus cermat melihat gejala yang berpeluang terjadi di Nagan Raya," kata dia.

"Apalagi dengan teungku-teungku dayah yang memegang kuat dalil tidak bolehnya perempuan jadi pemimpin," tegasnya.

Menurut Mukhtar, jika Mendagri menunjuk usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya perempuan bukan menimbulkan kebaikan. Justru akan melahirkan keburukan.

"Karena salah satunya tidak didukung oleh kebanyakan ulama," ujar Mukhtar.