Berita

Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Rieke Dyah Pitaloka (tengah)/RMOL

Politik

Badan Pengkajian MPR RI Diminta Bawaslu Kaji Optimalisasi SDM dan Anggaran Penyelenggara Pemilu

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 16:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran penyelenggara Pemilu menjadi dua hal yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ketika menerima audiensi Badan Pengkajian MPR RI.

Audiensi tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu RI dan sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).

Anggota Badan Pengkajian MPR RI yang memimpin rombongan, Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, Bawaslu telah menyampaikan beberapa kendala terhadap pihaknya mengenai teknis pelaksanaan Pemilu.


"Yaitu untuk pengoptimalan SDM Bawaslu, support politik anggaran dan sebagainya," ujar Rieke.

Meski masukan yang disampaikan Bawaslu RI bersifat teknis, Rieke memastikan akan mendalami hal tersebut di MPR RI dan bahkan juga di DPR RI.

Pasalnya, dia mengatakan bahwa dalam Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) seluruh kementerian/lembaga harus bekerja sesuai dengan visi misi bangsa yang tertuang pada alinea kedua UUD 1945.

"Dan saya kira itu adalah persoalan teknis dan penting. Dan itu bisa kemudian menguat ketika visi misi kita sama," katanya.

"Jadi kalau visi misinya sama, maka paling tidak titik temunya di Bawaslu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indoensia itu juga termasuk penyelenggara pemilunya," sambungnya.

Sebagai salah satu contoh dari amanat alinea keempat UUD 1945 yang bisa diimplementasikan penyelenggara Pemilu, disebutkan politisi PDI Perjuangan ini, adalah melindungi para petugas KPU dan Bawaslu dari atas sampai bawah.

"Kalau penyelenggara Pemilunya merasa tidak dilindungi dengan jumlah kematian yang astagfirullah aladzim ya. Saya kira ini bukan cerminan visi misinya itu sudah jalan," tuturnya.

Maka dari itu, Rieke memastikan Badan Pengkajian MPR RI akan mengundang Bawaslu RI untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut lagi.

"Insya Allah nanti kita akan mengundang kembali Bawaslu, dengan mengajukan kepada pimpinan MPR. Sehingga ini menjadi dorongan, bukan hanya di MPR, tapi karena kami juga duduk di DPR RI, bisa kami suarakan lebih lanjut di DPR RI," demikian Rieke.

Dalam kesempatan ini, Rieke hadir bersama Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid, dari Partai Demokrat Guntur Sasono, dan dari Fraksi PKS Johan Rosihan.

Sama seperti ketika beraudiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Rabu kemarin (21/9), Badan Pengkajian MPR RI juga menyerahkan dokumen hasil kajian PPHN kepada Bawaslu RI.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya