Berita

Walikota Medan, Bobby Nasution (dua dari kiri) saat Rakor pencegahan korupsi yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Hukum

Optimalkan Aset Daerah, KPK Dorong Menantu Jokowi Tertibkan PSU Kota Medan

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 18:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan yang dipimpin oleh menantu Presiden Joko Widodo, yakni Bobby Nasution selaku Walikota Medan untuk menertibkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kota Medan guna mengoptimalkan aset daerah.

Hal itu merupakan hasil dari rapat koordinasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (19/9).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Wijanarko; Walikota Medan, Bobby Nasution; Plt Direktur Wilayah 1 Edi Suryanto; Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan; Sekretaris Daerah, Inspektur, Kadis Perkim, dan Kadis Bina Marga Pemkot Medan beserta jajaran.


Turut hadir pula Kajari Kota Medan, Wahyu Safrudin; Kajari Belawan Nursihwan Syukmal; Kakantah Kota Medan diwakili Jalil Yuliandri; pengurus REI Sumatera Utara dan REI Kota Medan, serta pelaku usaha pihak pengembang di Kota Medan.

"Dari tahun 2020 sudah dilakukan koordinasi untuk penyerahan PSU, bahwa semenjak koordinasi pertama belum mendapatkan perkembangan yang signifikan. Apabila tidak dilakukan serah terima, yang dikhawatirkan adanya perubahan/pengalihan hak atas PSU yang belum diserahkan, tidak tepat pemanfaatanya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Wilayah 1 KPK, Edi Suryanto.

Namun kata Eddy, pada prosesnya para pengembang yang selesai melakukan proses pembangunan perumahannya tidak secara otomatis menyerahkan PSU perumahan kepada Pemkot/Pemda, sehingga optimalisasi aset daerah menjadi terhambat.

KPK pun melalui kewenangannya pada Pasal 8 dan Pasal 10 UU KPK 19/2019 melakukan koordinasi dan supervisi terkait penertiban PSU.

Eddy mengaku, dikhawatirkan jika tidak segera diserahkan maka setelah proyek selesai akan menjadi celah tindak pidana korupsi bagi pengembang dan Pemkot/Pemda.

"Misalnya ada aset daerah berupa sarana prasarana tidak diserahkan kemudian disalahgunakan oleh pengembang, sehingga terjadi praktik penyuapan kepada pihak Pemkot/Pemda. Kami berharap di Kota Medan khususnya jangan sampai seperti ini," jelasnya.

Penertiban aset daerah berupa PSU ini juga merupakan upaya untuk pemenuhan hak masyarakat daerah, agar dapat menerima manfaat dari sarana tersebut.

"Makanya kami memaksa mendorong supaya pengembang ini mendorong menyerahkan ke Pemkot, menggantikan posisi pengembang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesederhana itu," katanya.

Sementara itu, Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan mengatakan, dalam Permendagri 9/2009 sudah diatur dengan jelas tahapan serah terima aset PSU yang dibangun oleh pengembang kepada Pemkot/Pemda.

Namun, laporan yang kerap masuk ke Kemendagri, pihak Pemkot/Pemda mengeluh lantaran para pengembang tidak otomatis menyerahkan aset daerah tersebut.

"Banyak pengaduan dari Pemkot/Pemda dan juga masyarakat. Tugas Kemendagri adalah melakukan follow up. Alhamdulillah fokus ini masuk dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) sehingga optimalisasi aset dapat dilakukan," kata Iwan.

Walikota Medan, Bobby Nasution mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPK untuk mengintervensi penertiban PSU ini. Salah satu aset daerah ini menurut Bobby, agak sulit dioptimalkan lantaran banyak menyangkut kepentingan pihak ketiga alias para pengembang.

Bobby juga mengatakan, selama ini Pemkot/Pemda tidak bisa mendesak para pengembang lantaran tak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.

Bahkan sampai 2021, hanya delapan developer yang menyerahkan PSU. Sedangkan pada 2022 ini, sudah ada proses enam.

Bobby mengeluhkan, ketika PSU tidak diserahkan, penanganan infrastruktur dan banjir akhirnya menjadi terkendala, salah satunya proyek yang terkendala karena ada perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya sehingga pembangunan drainase menjadi terhambat.

"Bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Kota Medan untuk dapat menindaklanjuti atas pengembang-pengembang, atas ketidakpatuhan dalam tidak menyerahterimakan PSU di perumahan yang ada di Kota Medan," keluh Bobby.

Dalam kegiatan ini, sejumlah pihak pengembang turut diundang oleh KPK dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terkait penertiban PSU ini. Selanjutnya KPK akan terus mendorong pihak pengembang untuk menandatangani komitmen bersama dengan Pemkot Medan pada Oktober 2022 mendatang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya