Berita

Anggota Bewaslu RI Lolly Suhenty/Net

Politik

SBY Duga Ada Pihak Mengatur Pemilu 2024, Bawaslu: Warning untuk Kita Mencegah

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 15:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diduga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diatur oleh pihak tertentu, direspons Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Anggota Bewaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan, SBY yang menyatakan Pilpres diseting pihak tertentu dengan hanya memunculkan dua pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden akan menjadi perhatian lembaganya.

"Pernyataan Pak SBY tentu menjadi warning bagi Bawaslu yang bertugas mencegah dan menindak pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu, serta mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemilu, untuk bisa bekerja sebaik-baiknya," ujar Lolly saat dihubungi, Senin (19/9).


Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini memastikan, apa yang disampaikan Presiden keenam RI tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk jalannya demokrasi di Indonesia.

"Tujuan kita sama, yaitu memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya menegaskan.

Dalam konteks pengawasan, Lolly menyatakan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku.

Dengan begitu, dia tidak menutup kemungkinan pernyataan SBY akan menjadi materi laporan oleh masyarakat.  

"Artinya sepanjang laporan masyarakat, memenuhi standart persyaratan dugaan pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu," demikian Lolly.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya