Presiden RI, Joko Widodo/Net
Presiden Joko Widodo diharapkan memilih Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang independen, berkualitas, dan tidak berafiliasi dengan partai politik.
Demikian penegasan Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah alias Rian, dalam keterangannya, Jumat (16/9).
"Kandidat Pj Gubernur yang dipilih sebaiknya dari Kemendagri, lebih berpengalaman, netral dan tidak main-main politik," kata Rian, dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta.
DPRD DKI Jakarta telah sepakat mengusulkan tiga nama sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI untuk menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis pada 16 Oktober 2022 nanti.
Tiga nama tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Seluruh nama tersebut sudah dikirim ke Kemendagri dan akan menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam menentukan Pj Gubernur yang akan menjabat sampai 2024 mendatang.
"Heru yang pernah menjabat Walikota Jakut sudah sejak 2021 didorong oleh PDIP. Lalu, Marullah kabarnya saat ini sedang gerilya untuk mencari celah untuk bisa menduduki posisi Pj Gubernur DKI," papar Rian.
Rian mencontohkan saat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.
"Saat menggantikan Ahok, Plt Gubernur dari Kemendagri yakni Pak Soni cukup bagus dan independen," kata Rian.
Di sisi lain, Bahtiar yang pernah menjabat Pjs Gubernur Kepulauan Riau pada 2000 lalu mampu meninggalkan jejak yang bagus di sana.
"Ingat Pj Gubernur DKI akan mengelola APBD hingga Rp 90 triliun, jadi jangan asal pilih karena kepentingan politik sesaat," demikian Rian.
