Kental Berbisnis dengan Rakyatnya, Pemerintah Disarankan Batalkan Pembangunan IKN

Setelah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) lalu, pemerintah dinilai lebih kental berbisnis dengan rakyatnya.

Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IP)) Dedi Kurnia Syah, Kamis malam (8/9).

Menurut Dedi, sikap tidak konsisten pemerintah nampak karena saat ekonomi membaik dan sanggup membangun ibukota negara baru, tetapi dalam hal subsidi BBM pemerintah mengeluh terbebani.

"Ini jelas kegagalan pemerintah dalam kelola APBN," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Dalam pandangan Dedi, rakyat sulit percaya dengan argumentasi yang tidak konsisten itu. Untuk kembali meyakinkan masyarakat, Dedi menyarankan pemerintah melakukan evaluasi rencana dana yang dihabiskan di APBN.

Terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, Dedi mengaku tidak setuju. Alasannya, proses pembangunan tengah separuh jalan.

"Membatalkan kereta cepat jelas mubadzir karena progres sudah lebih dari setengah jalan, yang masih mungkin mengurungkan pembangunan IKN," pungkas Dedi.