Ini yang Dibahas Yusril dan Pimpinan Kadin Saat Temui Mensesneg Pratikno di Istana

Advokat yang juga mantan Menkumham dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra beserta jajaran Pengurus DPP kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mengadakan pertemuan khusus dengan Mensesneg Pratikno di Sekretariat Negara RI, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis sore tadi (8/9).

Turut hqrir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih periode tahun 2021-2026,  M. Arsjad Rasjid beserta Wakil Ketua Umum Koordinator dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi,  Saudara Eka Sastra, dan Mulyadi Jayabaya.

Pimpinan Kadin menyambangi Mensesneg untuk melaporkan hasil Munaslub Kadin untuk membahas Perubahan Anggaran Dasar Kadin di Banten 23 Juni yang lalu. Kedatangan mereka sekaligus menyerahkan perubahan AD Kadin hasil Munaslub, dan mohon kepada Presiden untuk mensahkan perubahan AD Kadin tersebut.

Sesuai ketentuan UU No 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Anggaran Dasar (AD) organisasi tersebut, termasuk perubahannya harus disahkan oleh Presiden dengan sebuah Peraturan Presiden.

Pasalnya, Kadin memang meminta bantuan Yusril untuk menelaah draf perubahan AD Kadin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yusril dan Pimpinan Kadin juga menyampaikan kepada Mensesneg tentang perlunya Kadin yang kuat dan bersatu sesuai UU Kadin itu sendiri.

“Pemerintah juga memainkan peranan besar dalam mendorong Kadin sebagai wadah untuk bersatu bagi  para pengusaha di tanah air, sehingga Kadin terhindar dari bayang-bayang dualisme organisasi,” kata Yusril dalam keterangannya yang diterima redaksi beberapa saat lalu.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno menyambut baik keberadaan satu Kadin sebagai wadah berhimpun para pengusaha Indonesia. Pemerintah, kata dia, juga menyampaikan ucapan terima kasih atas diserahkannya AD Kadin hasil Munaslub yang dirumuskan demokratis sesuai undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga berjanji dalam waktu secepatnya AD Kadin yang baru akan disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Baik Pemerintah maupun seluruh jajaran pengurus DPP Kadin Indonesia dama-sama menginginkan adanya Kadin Indonesia yang satu, inklusif dan kolaboratif, yang diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas,” kata Pratikno.