PKS: Akurasi DTKS Bermasalah, BLT Bukan Solusi Kenaikan Harga BBM

Bantuan langsung tunai (BLT) yang disiapkan pemerintah bukan solusi terbaik untuk menyelatkan masyarakat dari dampak ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja diumumkan pemerintah.

Secara teknis, dikatakan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, BLT adalah jaring pengaman yang diberikan pada masyarakat yang benar-benar terdata sebagai orang miskin di Indonesia.
 
"BLT yang diberikan tersebut untuk the bottom of pyramide (orang miskin terbawah)," kata Mulyanto kepada wartawan, Minggu (4/9).

Tetapi, kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kenaikan harga BBM akan berdampak luas. Bahkan, akan memunculkan kelompok miskin baru dari kelas menengah saat ini.

"Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan, karena kenaikan harga bbm bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga masalah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikhawatirkan akan membuat penyaluran BLT bermasalah dan tidak tepat sasarna.
 
"Belum lagi terkait akurasi data DTKS yang dipertanyakan BPK bahkan KPK. Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud," tandasnya.