Berita

Gedung kura-kura komplek parlemen senayan/Net

Politik

Aliansi Peduli Pendidikan Desak RUU Sisdiknas Ditunda Masuk Prolegnas 2022

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 19:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Prolegnas prioritas 2022 diminta ditunda terlebih dahulu. Permintaan ini sampaikan oleh Aliansi Peduli Pendidikan.

Permintaan itu dilakukan dengan melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, DPR/DPD, Menko bidang Pembangunan Manusa dan Kebudayaan, Mendikbud dan guru se-Indonesia.

"Aliansi Peduli Pendidikan memohon kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk berkenan menunda pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisidiknas) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022 dan pengesahan menjadi UU Sisdiknas tahun 2022," demikian permohonan Aliansi, Senin (29/8).


Permohonan itu didasarkan 11 argumentasi pertama RUU Sisdiknas 2022 setara dengan Omnibus Law bidang Pendidikan Nasional karena menggabungkan tiga UU yakni: UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru dan Dosen.

Aliansi menilai, pengintegrasiannya tidak tampak jelas sehingga ketika diimplementasikan akan mengalami persoalan di lapangan, mengingat banyak hal yang diatur dalam UU Guru dan Dosen maupun dalam UU Pendidikan Tinggi tidak termuat di dalam RUU Sisdiknas ini.

Selain itu, Aliansi melihat RUU Sisdiknas ini cacat unsur legislasi formil karena Penyusunan RUU Sisdiknas seperti hantu. Baan aliansi, penyusunan tidak transparans, terburu-buru, dan dikerjakan di ruang gelap.

"Serta tidak melibatkan para ahli dari berbagai bidang dan lebih parah lagi minimnya kolaborasi yang baik antara kementerian dan para penyelenggara pendidikan di lapangan dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun daerah terpencil," jelasnya.

Aliansi juga menyoroti tentang belum tersedianya Road Map, cetak biru atau, Grand Design Pendidikan Nasional yang merupakan pra syarat untuk dapat menyusun RUU Omnibus Law Sisdiknas yang efficient dan sustainable.

Bukan hanya itu, aliansi juga menyoroti tentang Naskah Akademik dan draf RUU Sisdiknas tidak menunjukkan pemikiran dan konsep besar yang visioner, melainkan hanya mengabdi pada kepentingan kelompok tertentu. RUU seperti ini akan menjauh dari tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Aliansi juga menganalisa bahwa RUU Sisdiknas yang sudah masuk ke DPR tidak memperlihatkan secara jelas, apakah RUU ini hanya untuk sekolah/kampus di bawah tanggung jawab Kemdikbudristek saja atau juga mencakup madrasah yang dibawah Kementerian Agama.

"RUU Sisdiknas ini akan mendorong percepatan alih status PTN menjadi PTN Badan Hukum, (PTN BH) padahal dalam prakteknya, PTN BH yang ada saat ini cenderung komersial sehingga makin sulit diakses oleh masyarakat kebanyakan," jelasnya.

Aliansi juga menyampaikan catatan tentang RUU Sisdiknas yang dinilai mengalami kemunduran dalam hal penerimaan mahasiswa baru. Sebab dalam UU Pendidikan Tinggi memberi perhatian khusus pada mereka yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).  

Kritik lainnya, yakni dihilangkannya peran masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan penyusun RUU seperti tidak mengerti adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Aliansi berharap RUU Sisdiknas disusun secara cermat dengan melibatkan banyak pihak dan tidak tergesa-gesa. Kerusakan dalam regulasi pendidikan itu berarti akan timbulnya kerusakan bangsa selama tiga generasi.

"Oleh karena itu kami dengan sangat memohon kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas tersebut," demikian permintaan Aliansi Pendidikan Nasional.

Surat terbuka itu ditandatangani oleh 28 orang yang mewakili pribadi dan kelompok praktisi pendidikan. Diantaranya, Gurubesar UPI, Prof.Cecep Darmawan,Gurubesar UPI Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, Gurubesar UNY Prof. Drs. Suyanto, pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas, NU Circle Ahmad Rizali, P2G Satriawan Salim dan Vox Point Indonesia Indra Charismiadji dan Ketua Umum HIPPER Indonesia Fathur Rachim.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya