Berita

Arief Gunawan/Ist

Publika

Pemimpin Boneka, Dulu Bandarnya Heeren Zeventien, Sekarang Oligarki

SELASA, 12 JULI 2022 | 20:31 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

MATA rantai pemimpin boneka mau disambung lagi oleh MK melalui presidential treshold 20 persen, padahal sejak ratusan tahun negeri ini pernah punya pengalaman menyakitkan dipimpin para penguasa boneka.

Para gubernur jenderal kolonial Belanda yang pernah berkuasa di negeri ini adalah pemimpin boneka, yang dikendalikan oleh para bandar yang disebut Heeren Zeventien (Heeren XVII) atau Dewan Tujuh Belas.

Heeren Zeventien adalah para bandar yang berasal dari 17 provinsi di Belanda.


Mereka adalah para pemilik modal yang mengongkosi pembuatan kapal, rekrutmen tenaga kerja, pelayaran, logistik, dan operasional lainnya, yang dijalankan oleh VOC di Nusantara.

Heeren Zeventien sebagai pemilik modal mengambil keuntungan yang sangat besar dari kekayaan alam Nusantara yang dirampok oleh VOC, yang kemudian bekerjasama dengan elit bumiputera, seperti para sultan dan raja-raja yang berkhianat.

Gubernur jenderal dipilih oleh Heeren Zeventien, dan dipastikan figur yang dipilih dapat diandalkan memainkan peran sebagai boneka.

Sejarawan Bernard H.M Vlekke di dalam bukunya “Nusantara: Sejarah Indonesia”, mencatat, negeri ini dikuasai VOC dengan 38 gubernur jenderal, sejak tahun 1609 sampai 1816.

Setelah VOC bangkrut karena kalah teknologi pelayaran dengan perusahaan dagang Inggris, EIC, dan adanya Traktat London 1814, serta korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh para pejabatnya sendiri, Nusantara berada di bawah rezim Hindia Belanda, sejak 1816 hingga 1946, dengan 28 gubernur jenderal.

Dari dua rezim ini total keseluruhan gubernur jenderal yang pernah berkuasa di tanah air adalah 66 gubernur jenderal.

Jadi, selama 337 tahun, sejak 1609-1946, negeri ini pernah dipimpin oleh penguasa boneka yang mewakili kepentingan penjajah.

Jika di masa lampau pemimpin boneka diongkosi dan dipilih oleh para bandar yang disebut Heeren Zeventien, hari ini pemimpin boneka diongkosi dan dipilih oleh oligarki, atau kadang disebut pula Sembilan Naga, yang juga para bandar.

Rata-rata gubernur jenderal memerintah tiga sampai lima tahun. Jan Pieterszoon Coen berkuasa dua periode (1618-1629). Reputasinya jelek, mimpin genosida di Pulau Banda, 1617,  untuk memonopoli perdagangan pala.

Hanya sedikit dari para gubernur jenderal itu yang berasal dari golongan intelek. Umumnya memulai karir sebagai juru tulis dan opperkoopman (pedagang), yang  selain bekerja untuk kepentingan VOC juga untuk keuntungan diri sendiri.

Belanda bisa menjajah ratusan tahun terutama bukan dengan cara-cara militer, tetapi melalui konsesi atau perjanjian-perjanjian dengan elite penguasa pribumi, seperti raja-raja atau sultan, yang mengacuhkan etika dan menyediakan diri jadi boneka.

Inilah pula yang terjadi sekarang, bandar-bandar mengikat lembaga-lembaga resmi negara, mengatur untuk menyelewengkan konstitusi, demi terus memelihara penguasa boneka.

Para elit kekuasaan hari ini sulit beranjak dari keburukan-keburukan sejarah bangsa di masa lalu. Itulah sebabnya kolonialisme bukan saja aktual saat ini, tetapi juga semakin nyata dipraktekkan.

Penulis adalah pemerhati sejarah

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya