Berita

Kepala daerah asal PDI Perjuangan menandatangani surat komitmen untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan tidak korupsi/Ist

Politik

Teken Komitmen, Seluruh Kepala Daerah PDIP Dilarang Korupsi!

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 08:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI perjuangan meneken kontrak komitmen untuk tidak korupsi. Setidaknya, ada 215 kepala dan wakil kepala daerah tanda tangan saat mengikuti Rapat Koordinasi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan para kepala dan wakil kepala daerah memiliki komitmen agar taat pada aturan.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak korupsi, dan harus bertanggung jawab bagi seluruh tugas-tugasnya untuk rakyat," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.


Surat komitmen itu arahan langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan pentingnya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab.

"Untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat," papar Hasto.

Komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah asal PDIP sebenarnya sudah disampaikan sebelum menjadi pejabat. Calon kepala dan wakil kepala daerah digembleng di Sekolah Partai.

"Ibu Mega mengingatkan, menjadi pemimpin bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat," urai Hasto.

Dengan adanya penandatanganan, PDIP tidak akan melindungi atau memberikan advokasi terhadap kader-kader yang melanggar komitmen tersebut.

"Tentu saja juga ada sanksi pemecatan dari partai," tutup Hasto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya