Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi atasi masalah minyak goreng/Net

Politik

Berani Ambil Keputusan, Sudah Tepat Luhut Ditugasi Atasi Masalah Minyak Goreng

KAMIS, 26 MEI 2022 | 16:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah kelangkaan dan mahalnya harganya minyak goreng. Penunjukan ini mendapatkan respons yang beragam.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama Ubaidillah Amin Moch menilai, penunjukan Luhut mengurusi minyak goreng adalah langah tepat. Sebab, kualitas mantan Danjen Kopassus itu dalam mengurusi masalah negara sudah teruji.

"Beliau selalu cepat, tegas, dan berani dalam mengambil keputusan strategis. Dan sudah sepetutnya kita mengapresiasi kinerja beliau," demikian kata Ubaidillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/5).


Pria yang juga Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU ini menjelaskan alasan mengatakan apa yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Kata Ubaidillah, hal yang paling gamblang dan langsung dirasakan masyarakat ketika Luhut diberi mandat oleh presiden menangani pandemi virus corona baru (Covid-19).

Saat itu, pengamatan Ubaidillah, dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, varian delta covid-19 bisa diatasi. Padahal, banyak negara di dunia meremehkan Indonesia dalam hal penanganan pandemi, khususnya varian delta.

"Belum lagi penugasan presiden ke Pak luhut terkait me-manage penjualan batubara kala itu," tambah Ubaidillah.

Pria yang juga petinggi di PP Pagar Nusa ini berpandangan, selama bekerja, Luhut nampak selalu mengapresiasi jajaran yang membantunya bekerja. Ia juga melihat, Luhut terkesan bekerja tanpa beban.

Ia juga mengapresiasi strategi Luhut mengatasi masalah minyak goreng. Bagi Ubaidillah, audit perusahaan sawit dan termasuk alamat kantor perusahannya sangatlah penting untuk memastikan apakah korporasi yang terkait dengan produk sawit dan turunannya memang benar-benar memberi kontribusi bagi Indonesia.

"Sangat penting diketahui luas lahan masing-masing korporasi, bagaimana status HGU (hak guna usaha)-nya dan administrasi perusahaannya seperti apa. Itu langkah besar," pungkas Ubaidillah.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya