Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/RMOL
Investasi PT Telkomsel ke GOTO (Perusahaan merger Gojek dan Tokopedia) yang mencapai 370 juta dolar AS atau setara Rp5 triliun jadi sorotan keras masyarakat.
Pasalnya, harga saham GOTO terus anjlok hingga 50 persen lebih sejak IPO, sudah menyentuh angka Rp 194/lembar. Artinya, investasi yang dilakukan Telkomsel berpotensi merugi.
Menurut Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, anjloknya harga saham GOTO itu seolah menunjukkan tidak adanya perhitungan yang matang atau risk management yang baik dalam investasi yang dilakukan PT Telkomsel yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Telkom.
Harga saham GOTO turun hingga 26,9 persen dari harga pembelian yang dilakukan oleh Telkomsel sebesar Rp 265,5 per lembar.
Syarief Hasan menilai, investasi yang dilakukan oleh Telkomsel sangat merugikan, apalagi uang triliunan yang diinvestasikan itu adalah uang rakyat. Untuk itu, penegak hukum harus mendalami kasus besar tersebut.
“Telkomsel yang telah menyuntik GOTO hingga Rp 5 triliun adalah uang rakyat. Kita melihat juga adanya potensi konflik kepentingan di dalam persoalan ini. Bagaimana tidak, pemilik saham besar GOTO adalah lingkaran keluarga dari beberapa nama pejabat pemerintahan di negeri ini sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya," kata Syarief Hasan saat dikonfirmasi, Jumat (20/5).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan poin perjanjian kerjasama Telkomsel dengan GOTO hingga berani mengucurkan dana triliunan rupiah.
Hal ini, ditegaskan Syarief, harus dijelaskan secara terbuka dan transparan oleh Telkomsel, dan sebaiknya diaudit untuk kemudian hasilnya disampaikan ke rakyat.
"Perlu diingat bahwa PT Telkomsel adalah anak perusahaan BUMN PT Telkom. Perusahaan ini adalah milik negara, sehingga merugikan perusahaan akibat kebijakan yang salah tentu masuk kategori merugikan negara," imbuhnya.
Lebih lanjut, Syarief Hasan juga mengingatkan Menteri BUMN Erick Tohir agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap investasi tersebut.
“Menteri BUMN harus mengambil tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan harus menghindari konflik kepentingan. Kita tidak ingin mendengar BUMN rugi karena kebijakan keliru dan cenderung merugikan negara akibat adanya kepentingan pribadi," demikian Syarief Hasan.
