Berita

Ketua DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

GMNI Ingatkan Pemerintah Perbaiki Industri Baja Nasional

RABU, 30 MARET 2022 | 23:37 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menyoroti tingginya angka impor baja, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyelenggarakan Webinar dengan tema Optimisme Industri Baja Nasional.

Ketua DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan, Indonesia perlu membenahi cara pandangnya sebagai bangsa, bahwa industri baja bukanlah industri pada umumnya. Namun, industri dasar yang menopang perkembangan industri lainnya.

"Kita perlu membenahi cara pandang kita bahwa industri baja bukanlah industri pada umumnya namun Industri dasar yang menopang perkembangan industri lainnya. Mother of Industry Bung Karno bilang," ujar Arjuna, Selasa (29/03).


Oleh karena itu, Indonesia harus menjaga industri baja dengan mengendalikan impor baja, dimana impor cukup sesuai kebutuhan saja, atau yang belum bisa diproduksi oleh produsen di dalam negeri.

"Tipe baja yang bisa diproduksi oleh Krakatau Steel kita proteksi yaitu Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC), untuk melindungi si Mother of Industry ini. Salah satu kebijakan untuk melindungi yaitu dengan kebijakan Anti-Dumping dan pengendalian impornya secara baik," tegas Arjuna.

GMNI melihat, kebijakan trade remedies seperti bea masuk anti dumping ini biasa dilakukan oleh negara-negara maju seperti, Kanada, India, Amerika Serikat bahkan Uni Eropa. Sehingga, bagi DPP GMNI proteksi produk dalam negeri ini, bukan hal yang melanggar aturan apapun.

"Misalnya, Amerika pernah memberlakukan anti dumping terhadap komoditas jeruk dari Brazil, Uni Eropa pernah memberlakukan anti dumping untuk komoditas biodiesel asal Asia. Biden, Presiden Amerika sendiri menyatakan bahwa perlindungan atas industri baja nya adalah sebagai national security issue. Semua ini upaya mereka melindungi industri dan ekonomi bangsanya," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya