Berita

Ketua DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

GMNI Ingatkan Pemerintah Perbaiki Industri Baja Nasional

RABU, 30 MARET 2022 | 23:37 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menyoroti tingginya angka impor baja, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyelenggarakan Webinar dengan tema Optimisme Industri Baja Nasional.

Ketua DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan, Indonesia perlu membenahi cara pandangnya sebagai bangsa, bahwa industri baja bukanlah industri pada umumnya. Namun, industri dasar yang menopang perkembangan industri lainnya.

"Kita perlu membenahi cara pandang kita bahwa industri baja bukanlah industri pada umumnya namun Industri dasar yang menopang perkembangan industri lainnya. Mother of Industry Bung Karno bilang," ujar Arjuna, Selasa (29/03).


Oleh karena itu, Indonesia harus menjaga industri baja dengan mengendalikan impor baja, dimana impor cukup sesuai kebutuhan saja, atau yang belum bisa diproduksi oleh produsen di dalam negeri.

"Tipe baja yang bisa diproduksi oleh Krakatau Steel kita proteksi yaitu Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC), untuk melindungi si Mother of Industry ini. Salah satu kebijakan untuk melindungi yaitu dengan kebijakan Anti-Dumping dan pengendalian impornya secara baik," tegas Arjuna.

GMNI melihat, kebijakan trade remedies seperti bea masuk anti dumping ini biasa dilakukan oleh negara-negara maju seperti, Kanada, India, Amerika Serikat bahkan Uni Eropa. Sehingga, bagi DPP GMNI proteksi produk dalam negeri ini, bukan hal yang melanggar aturan apapun.

"Misalnya, Amerika pernah memberlakukan anti dumping terhadap komoditas jeruk dari Brazil, Uni Eropa pernah memberlakukan anti dumping untuk komoditas biodiesel asal Asia. Biden, Presiden Amerika sendiri menyatakan bahwa perlindungan atas industri baja nya adalah sebagai national security issue. Semua ini upaya mereka melindungi industri dan ekonomi bangsanya," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya