Berita

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas/Net

Politik

Madrasah Dihapus di RUU Sisdiknas, MUI: Menteri Nadiem Selalu Timbulkan Kegaduhan

RABU, 30 MARET 2022 | 23:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti penyusunan draf Revisi Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang didalamnya menghapuskan frasa madrasah.

Padahal, dalam UU yang lama yakni UU Sisdiknas tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang di Pasal 17 Ayat (2).

Ayat itu berbunyi ”Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”. Sementara draf RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang Pendidikan Keagamaan dalam pasal 32.


Sedangkan dalam Pasal 32 Draf RUU Sisdiknas itu berbunyi, ”Pendidikan Keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama.”

Anwar Abbas mengaku heran dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Saya heran dan terkadang muncul rasa suudhon atau buruk sangka  kepada menteri pendidikan ini, ada apa sebenarnya di balik kebijakan RUU Sisdiknas yang dibuatnya,” ujar Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/3).

Pihaknya meminta agar Menteri Nadiem memberikan penjelasan secara gamblang mengenai lenyapnya frasa madrasah dalam RUU Sisdiknas.

"Kalau memang kata beliau kata madrasah masih tetap ada tapi adanya dipenjelasan. Pertanyaannya mengapa kata itu tidak beliau pindahkan saja kembali ke dalam batang tubuh dari RUU tersebut seperti yang sudah ada selama ini,” katanya.

Dia menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Nadiem kerap mengundang keributan di tengah masyarakat daripada memberikan rasa damai.

"Jadi kesan saya langkah-langkah yang ditempuh oleh menteri ini lebih banyak memiliih jalan yang akan menimbulkan keributan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat  dari pada menempuh jalan yang aman tentram dan damai,” tegasnya.

Di matanya, Nadiem hanyalah seorang menteri yang tidak mengindahkan aspirasi masyarakat dan kerap mengundang kemarahan serta kegaduhan.

"Aneh juga pemerintah dan atau Mendikbud kita sekarang ini  dimana rakyat dan masyarakat  sudah berteriak-teriak tapi tidak diperhatikan dan didengarnya. Kesannya beliau punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Kasihan juga bangsa dan negara ini punya menteri seperti itu ya,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya