Berita

Politisi PKS, Sukamta/Net

Pertahanan

Kemampuan Tempur KKB Menguat, Sukamta Minta Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan

RABU, 30 MARET 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Terus bertambahnya korban tentara dan sipil di Papua mengindikasikan kemampuan tempur dan kepemilikan senjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin kuat. Pandangan itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Sukamta.
    
Sukamta pun meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Bumi Cendrawasih.

Indikasi menguatnya kekuatan tempur KKB yakni sederet serangan mematikan dari kelompok yang ingin memerdekan dirinya dari Indonesia. Secara khusus, Sukamta mencatat intensitas serangan terjadi massif dalam 3 bulan terakhir.


"Sejak awal 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB Papua," demikian kata Sukamta.

Politisi PKS itu menilai, upaya pemerintah mengendalikan keamanan di Papua belum berjalan secara efektif.

Ia meminta pemerintah fokus dalam meningkatkan sistem pengamanan petugas dan warga sipil. Tujuannya, agar serangan mematikan tidak kembali terjadi.

Terkait dengan pola pendekatan, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan adanya pendekatan baru. Selain itu, kerja tim intelijen harus maksimal. Dengan demikian, akar masalah yang terjadi bisa dipetakan secara komprehensif.

Dalam pandangan Sukamta, untuk menangani KKB Papua tidak bisa disamakan dengan GAM dan juga teroris. Sebab, di Papua masalahnya lebih kompleks.

"Ini membutuhkan kebijakan komprehensif dan tuntas. Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan," jelas Sukamta.

Selama ini, dikatakan Sukamta, pemerintah nampak lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur ketimbang secara fokus menerapkan otonomi khusus, kebijakan keamanan dan masalah HAM.

Ia mengatakan pemerintah harus segera membuat skala prioritas. Khususnya yang terkait dengan perlindungan warga dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan," pungkas Sukamta. 

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya