Berita

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman/Net

Politik

Benny Harman: Penundaan Pemilu Jangan Salahkan Jokowi, Tapi Pawangnya

SENIN, 28 MARET 2022 | 09:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 bukan urusan Presiden Joko Widodo, melainkan urusan partai politik disambut baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman.

Dia mengaku setuju bahwa yang salah dalam kasus ini bukan Presiden Joko Widodo. Sebab, urusan ini berkaitan pada tupoksi partai politik.

Adapun yang patut disalahkan, kata Benny Harman, adalah pawang yang meminta pemilu ditunda.


“Tentang permintaan penundaan pemilu. Setuju sekali, itu urusan partai dan jangan salahkan presiden.Yang kita salahkan itu pawangnya,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (28/3).

Anggota Komisi III DPR ini mengurai bahwa pawang yang dimaksud mirip dengan pawang hujan di Sirkuit Mandalika. Di mana kerjanya adalah menunda sesuatu yang seharusnya terjadi.

Setelah kerja berhasil, maka “sang tuan” akan memberi hadiah kepada pawang tersebut.

“Jika pawang hujan meminta tunda turun hujan, pawang politik minta tunda pemilu. Yang terakhir ini, hadiahnya perpanjang masa jabatan. Begitu kah?” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya