Berita

Rapat Komite II DPD RI dengan Mendag M. Lutfi/Net

Politik

Rapat di Komite II DPD, Mendag Lutfi Diberondong Pertanyaan Seputar Kelangkaan Minyak Goreng

SENIN, 21 MARET 2022 | 13:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas berbagai isu di daerah. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakangan ini menjadi berondongan pertanyaan dari para senator.

Komite II DPD RI mengawali rapat dengan pertanyaan mengenai kebijakan penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi minyak goreng kemasan untuk disesuaikan dengan mekanisme pasar yang berlaku kepada Mendag Lutfi.
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai bertanya tentang kebijakan satu harga untuk minyak goreng Rp 14.000 per liter sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar, namun justru membuat minyak goreng di pasaran semakin langka.

Termasuk ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak goreng di pasaran justru semakin menghilang.

Termasuk ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak goreng di pasaran justru semakin menghilang.

“Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi justru yang terasa neraka dalam implementasinya,” ucap Yorry kepada Mendag Lutfi yang datang virtual.

Senator dari DKI Jakarta Fahira Idris menimpali dengan adanya polemik minyak goreng ini menandakan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng, baik dari sisi ketersediaan ataupun pengendalian harga.

“Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya, harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadhan. Kemendag harus menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan minyak goreng agar kedepan tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Senada, Senator dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni mempertanyakan apa penyebab kelangkaan minyak goreng. Padahal tiga bulan terakhir petani sawit telah mengalami panen raya.

Tapi justru yang terjadi, para petani tersebut tidak bisa memperoleh minyak goreng di pasaran. Bahkan para pedagang pun juga tidak bisa memperoleh minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Senator dari Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya berharap agar Kemendag juga dapat menyelesaikan persoalan bahan pangan lainnya. Menurutnya pemerintah harus memperhatikan komoditi lain seperti gula, kedelai, ataupun bawang putih.

“Upaya untuk komoditas lain apa? Terhadap gula, apa strategi kita? Terhadap kedelai, dan bawang putih. Karena secara khusus di Kalbar, menjelang hari raya dan Ramadan, gula itu meningkat signifikan,” tutup Christiandy.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya