Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad melakukan monitoring penyaluran BNPT, PPKM dan PKH/Ist
Agar tidak terjadi penyimpangam dan tepat sasaran, anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad secara maraton mulai tanggal 4 hingga 6 Februari melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di empat daerah yakni Bengkalis, Dumai, Siak dan Pekanbaru, Riau.
Achmad memastikan, total anggaran yang disalurkan sekitar Rp1,2 triliun lebih untuk seluruh daerah di Riau. Bantuan tersebut meliputi Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT), serta bantuan PPKM dan PKH. Semua anggaran ini bersumber dari APBN 2021.
"Karena ini anggaran 2021 maka penyalurannya paling lambat 15 Februari 2021 ini harus tuntas. Jika tidak dananya bisa ditarik lagi oleh pusat. Kan sayang karena kami di Komisi VIII sudah berjuang mendapatkan dana ini. Makanya saya turun ke empat daerah ini untuk mengevaluasi langsung bahwa bansos ini sudah tersalurkan semua pada masyarakat, dan pada pihak yang tepat," kata Achmad, Senin (7/2).
Dari hasil peninjauan ini Achmad menilai penyaluran bansos sudah berjalan lancar. Hanya saja ada beberapa kendala untuk dievaluasi ke depannya. Kendala pertama, ada keluarga penerima bantuan yang pindah alamat namun tidak melapor ke kantor desa atau kantor lurah, kedua, penerima meninggal dunia dan tidak diketahui siapa ahli warisnya, dan terakhir penerima yang tidak tepat sasaran.
"Tidak tepat sasaran maksudnya, keluarga mampu tapi tercatat sebagai penerima bantuan. Nah, yang seperti ini kan harus kita perbaiki agar tidak terjadi lagi," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Dijelaskan Achmad, penyaluran bansos bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan yang layak, agar terpenuhi juga dari sisi gizi nya.
Achmad menjelaskan, bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu adalah bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu/penerima. Total penerimanya tercatat 165.998 orang, dengan anggaran Rp299 miliar. Bantuan sosial PPKM diberikan kepada 187 ribu penerima dengan total anggaran Rp 219 miliar, serta bansos BSP yang disalurukan untuk 259 ribu penerima manfaat, dengan jumlah anggaran keseluruhan Rp 682 miliar.
"Saya berharap bansos untuk masyarakat kurang mampu ini dapat meringankan beban mereka, dan saya di Komisi VIII akan terus memperjuangkan bansos untuk masyarakat Riau," ujar mantan Bupati Rohul ini.
Selama monitoring di empat daerah tersebut, Achmad didampingi Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Kementrian Sosial, Mira Riati Kurniasih beserta rombongan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
