Bupati PPU Kena OTT, Ini Harapan Partai Demokrat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk transparan dan profesional dalam menangani operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud.

Permintaan itu disampaikan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrasi Syarief Hasan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Adapun Abdul Gafur Mas'ud merupakan kader dari Partai Demokrat.

"Mendorong supaya KPK itu betul-betul menindaklanjuti secara transparan secara profesional," kata Syarief Hasan.

Orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memastikan apabila KPK sudah menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan, maka dia akan mengapresiasi kinerja lembaga antirasuah. 

"Kalau memang benar, Partai Demokrat mengapresiasi kalau sudah dilakukan demikian," tuturnya.

Adapun, terkait upaya Demokrat memberikan bantuan hukum atau tidak untuk kadernya yang diciduk KPK itu, Syarief Hasan mengatakan masih menunggu permintaan dari yang bersangkutan.

"Tentunya bantuan hukum itu kita lihat nanti, apakah dia minta bantuan hukum ke kita atau tidak," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu (12/1). Dalam operasi senyap kali ini, KPK mengamankan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan 10 orang lainnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, pihak-pihak yang diamankan diduga terkait dengan penerimaan suap dan gratifikasi.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," kata Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/1).