KPK-BNPB Jalin Kerjasama Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jalin kerjasama dalam penguatan program pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan ini, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto secara langsung menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu siang (5/1).

Kedatangan Letjen Suharyanto beserta jajarannya bertujuan untuk beraudensi dan menjalin kesepakatan dengan KPK untuk melakukan kerjasama pencegahan korupsi lewat berbagai kegiatan, yaitu peningkatan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.

Jajaran BNPB ditemui langsung oleh pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar beserta jajaran KPK.

Dalam pertemuan ini, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini terdapat empat persoalan bangsa yang harus dihadapi, yaitu bencana alam dan non alam, bahaya narkoba, terorisme dan radikalisme, serta bahaya tindak pidana korupsi.

"KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat," ujar Firli.

Dalam penanganan bencana kata Firli, ada salah satu sektor yang rawan korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa (PBJ). Apalagi, KPK sudah menangani banyak perkara terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk yang dilakukan saat bencana.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menambahkan dan meminta kepada BNPB untuk bisa mengantisipasi agar korupsi PBJ tidak terjadi lagi dalam kondisi bencana.

"BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar," kata Alex.

Letjen Suharyanto pun bersepakat dan meminta bantuan kepada KPK untuk memberikan pemahaman dan pelatihan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana.

"Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pidana korupsi," demikian Suharyanto.