Berita

Menko Marvest sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Tegaskan Karantina WNA dan WNI Harus Diperketat dan Ditaati Secara Disiplin

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 23:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan karantina kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berencana masuk ke dalam negeri mesti dipatuhi dan ditaati. Pasalnya, karantina merupakan tonggak awal menekan penyebaran Covid-19 varian baru Omicron.

Hal itu disampaikan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa media secara virtual membahas perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir, Senin (13/12).

"Saya juga perlu menyampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan evaluasi proses karantina pelaku perjalanan luar negeri, untuk memastikan pelaksanaan karantina dilakukan secara disiplin," tegas Luhut.


Dia mengatakan, salah satu kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk memperketat keluar masuknya WNI dan WNA dari luar negeri adalah mengubah notifikasi status dalam aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaku perjalanan luar negeri menjadi hitam selama periode karantina.

Selain itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini juga menyampaikan ihwal informasi bahwa berdasarkan data Angkasa Pura ditemukan kenaikan signifikan hingga dua kali lipat penerbangan tujuan luar negeri pada kondisi normalnya.

"Pemerintah mengantisipasi secara hati-hati kepulangan luar negeri mereka dengan tetap dan terus memberlakukan karantina 10 hari," tegasnya.

Pemerintah, kata Luhut, akan melakukan penambahan kapasitas wisma dan hotel karantina untuk mengantisipasi peningkatan jumlah orang yang dikarantina.

"Kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan variant Omicron," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya