Berita

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem Amelia Anggraini/Net

Politik

RUU TPKS Disahkan Baleg, Nasdem: Perjuangan 6 Tahun Akhirnya Terbayar

JUMAT, 10 DESEMBER 2021 | 08:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Nasdem menyambut dengan suka cita langkah Badan Legislasi DPR RI yang akhirnya memutuskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU usulan DPR pada rapat pleno Baleg, Rabu (8/12).

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem Amelia Anggraini mengingatkan bahwa partainya merupakan salah satu pengusul RUU, yang dahulu bernama Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tersebut.

Menurutnya keputusan Baleg DPR RI patut diapresiasi, sebab hal ini merupakan oase bagi semua NGO, LSM, aktivis, penyintas kekerasan seksual dan elemen politik yang sangat menaruh perhatian terhadap maraknya kasus kekerasan seksual.


“Perjuangan RUU TPKS ini mengalami pasang surut. Perjuangan selama 6 tahun akhirnya terbayar melalui rapat pleno Baleg DPR kemarin yang memutuskan RUU TPKS akan menjadi RUU usulan DPR," ungkap Amelia kepada wartawan, Jumat (10/12).

RUU TPKS masuk ke DPR pada tahun 2016 setelah Komnas Perempuan menginisasi pentingnya aturan yang spesifik mengenai kejahatan kekerasan seksual di tahun 2012. Namun terjadi tarik ulur di DPR pada periode 2014 hingga 2019 yang akhirnya tidak sempat mensahkan RUU PKS.

Dari panjangnya perjuangan pengusulan RUU TPKS ini, Amelia Anggraini mengajak masyarakat untuk mengawal hingga disahkannya nanti.

Menurut anggota DPR periode 2014 hingga 2019 ini, suksesnya sebuah RUU juga ditentukan oleh daya dorong yang kiat di tataran akar rumput. Oleh karenanya, pengawasan dan pengawalan harus tetap dilakukan ketika RUU TPKS ini dibahas DPR dengan pemerintah.

“Jalan panjang pengusulan RUU TPKS ini jangan berhenti pada euforia ini. Mari kita kawal pembahasannya sampai legal. Karena undang-undang ini populis dan sangat dibutuhkan karena bersifat holistik dalam menyelesaikan persoalan kekerasan seksual di Indonesia,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya