Jepang Menuntut Penangguhan Penahanan Aung San Suu Kyi

Pemerintah Jepang buka suara terkait vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan junta Militer Myanmar terhadap pemimpin yang dikudeta, Aung San Suu Kyi.

Lewat sebuah pernyataan pada Selasa (7/12), Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi mengatakan bahwa Jepang prihatin dengan vonis tersebut, dan telah meminta agar hukuman terhadap Suu Kyii bisa ditangguhkan.

“Ini adalah langkah yang tidak diinginkan ketika komunitas internasional, termasuk Jepang, sedang mengupayakan agar Myanmar segera kembali ke sistem politik yang demokratis, dan kami prihatin,” katanya pada konferensi pers, seperti dikutip dari Japan Times.

“Jepang telah menuntut penangguhan kekerasan dan pembebasan orang-orang yang telah ditangkap, termasuk Suu Kyi,” tambahnya.

Dia juga mengatakan bahwa Jepang akan bekerja dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk memperbaiki situasi di Myanmar, yang telah berada di bawah kendali militer sejak kudeta Februari lalu.