Menteri Luar Negeri China Wang Yi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di Koya Anji, Provinsi Zhejiang, China timur, Minggu (5/12) waktu setempat/Foto: Xinhua
China mendukung penuh Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan G20 yang akan digelar para 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi saat menerima kunjuangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di Koya Anji, Provinsi Zhejiang, China timur, Minggu (5/12) waktu setempat.
Wang juga meminta agar Indonesia dan China memperkuat kerja sama pragmatis di berbagai bidang dan bekerja bersama untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama.
“China mendukung penuh Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 tahun depan,†ujar Wang seraya berharap agar G20 dapat berperan aktif dalam mendorong pemulihan ekonomi dunia dan meningkatkan tata kelola ekonomi global, seperti dikutip dari
Xinhua, Senin (6/12).
Wang juga menyinggung soal kerja sama vaksin antara China dan Indonesia yang selama ini memimpin baik di tingkat regional maupun global, yang menurutnya telah menjadi paradigma kerja sama antipandemi antar negara berkembang.
"Tiongkok akan terus memperdalam kerja sama dengan Indonesia dalam penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan," kata Wang, menambahkan bahwa Tiongkok juga akan mendukung kerja sama teknologi untuk membantu Indonesia menjadi pusat produksi vaksin regional.
Mengenai perdagangan Indonesia-China yang meningkat lebih dari 50 persen tahun ke tahun dalam 10 bulan pertama tahun ini, Wang meminta kedua pihak untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi serta memperluas bidang kerja sama seperti energi baru dan kendaraan listrik.
Xinhua melaporkan bahwa Luhut mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok atas dukungannya dalam penyediaan vaksin, obat-obatan, dan bahan antipandemi.
Dia mengatakan Indonesia akan lebih memajukan proyek-proyek besar di bawah Belt and Road Initiative dan memperdalam infrastruktur, perdagangan dan investasi, perawatan kesehatan, pembangunan hijau, dan kerja sama maritim.
Kedua belah pihak juga sepakat bahwa demokrasi harus dimajukan sesuai dengan kondisi nasional masing-masing negara dan dinilai berdasarkan kepuasan rakyat mereka sendiri, bukannya standar Barat yang dikenakan pada mereka.
