KPK Luncurkan Desa Antikorupsi, Diawali dari DIY

Korupsi pada pengelolaan keuangan di desa dapat diminimalisir dengan melibatkan keandalan perangkat desa yang didukung dengan sistem pengelolaan pemerintah akuntabel, transparan, serta melibatkan peran aktif masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat peluncuran Program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (1/12).

Dalam acara ini, juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), A. Halim Iskandar; Plt. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo.

Lalu Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Prima Bhakti; Bupati dan Walikota serta Forkominda di seluruh wilayah DIY, Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta perangkat dan masyarakat Desa Panggungharjo.

"Desa adalah miniaturnya negara Indonesia, di mana kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan melakukan pengelolaan anggaran secara otonomi. Oleh karenanya, upaya-upaya pencegahan korupsi penting dilakukan sejak pada lingkup desa," ujar Alex kepada wartawan, Rabu siang (1/12).

Desa Panggungharjo terpilih menjadi pilot project program peluncuran Desa Antikorupsi berdasarkan lima komponen indikator, yaitu penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

KPK berharap nantinya di setiap provinsi terdapat satu desa antikorupsi sebagai percontohan, dan berlanjut pada cakupan kabupaten/kota, hingga akhirnya setiap desa menjadi desa antikorupsi.

"Dapat dibayangkan, jika setiap desa sudah memiliki kemauan dan kesadaran tidak korupsi, maka dengan sendirinya akan berdampak kepada pemerintahan di atasnya. Sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang maju, makmur, sejahtera dengan budaya antikorupsi," tegas Alex.

Selain itu, kata akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini, Partai Golkar harus bisa memperluas kategori kalangan pemilih untuk menguatkan elektabilitas Airlangga.

"Untuk jangka panjang tentu harus memperluas ceruk pemilih di luar basis suara Golkar," pungkasnya.