Berita

Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Pemerintah Jangan Sumbat Capres dari Kalangan Kepala Daerah

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 21:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, meminta pemerintah membuka peluang kepada daerah untuk menjadi kandidat di perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Demikian disampaikan Fahri Hamzah dalam acara Ngopi Bareng Fahri bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/11).

"Pemerintah pusat jangan lagi menyumbat aspirasi dari daerah. Daerah bisa mengajukan pasangan capres-cawapresnya sendiri-sendiri,” kata Fahri.


Menurut Fahri, aturan Presidential Threshold (PT) 20 persen perlu dihapuskan. Pasalnya, adanya PT 20 persen tersebut mampu menghambat putra-putra daerah untuk maju menjadi presiden.

"Maka dari itu agar PT dihapus atau ditiadakan saja. Supaya dari Aceh, Papua, Cirebon dan daerah lainnya punya capres maupun cawapres yang siap maju di Pemilu. Sekali lagi, aspirasi dari daerah jangan disumbat,” katanya.

Mantan pimpinan DPR RI tersebut mengatakan, sudah saatnya rakyat memilih pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara baik di eksekutif maupun yudikatif.

"Pemilu nanti pilih pemimpin yang punya kemampuan mengelola negara yang luar biasa ini. Jangan pilih wakil rakyat yang gak bisa ngomong, tapi hanya menerima gaji doang," tegasnya.

Menurut Fahri, seorang pemimpin di eksekutif maupun legislatif harus memiliki kemampuan dalam mengelola negara, jangan asal pilih seperti yang sudah-sudah.

Alasan Fahri mengusulkan hal itu, karena potensi kekayaan sumber daya alam negeri ini luar biasa.

Dengan demikian, Fahri berpandangan potensi itu harus dikelola oleh pemimpin yang memahami tentang Indonesia.

Fahri meminta mahasiswa lantang menyuarakan memilih pemimpin yang baik pada Pemilu 2024 mendatang. Ajakan memilih pemimpin yang baik itu, menurutnya, adalah bentuk 'kudeta konstitutional' yang diinginkan negara.

"Jadi aktivis mahasiswa itu, kalau berdemo jangan terlalu santun. Hanya bisa berkoar acung-acung spanduk saja. Tapi, sampaikan dengan gagah dan berani ajak masyarakat, mari kita pilih pemimpin yang baik,” demikian Fahri.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya