Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan/RMOLJabar
Aksi walk out (WO) yang dilakukan anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat sidang paripurna RAPBD Kota Bandung 2022 tengah jadi sorotan publik. Banyak pihak yang menyayangkan aksi tersebut, termasuk Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan.
Tedy mengatakan, pembahasan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung 2022 telah melewati proses yang panjang.
"Jadi pembahasan itu panjang, kita mulai pembahasan banggar sendiri dari mulai Oktober sampai November ini, kurang lebih kalau rapat secara intens 12 kali pembahasan. Dari siang sampai malam, bahkan dari pagi sampai malam," jelas Tedy saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/11).
Tedy mengaku sempat memimpin langsung pembahasan RAPBD di rapat-rapat Banggar. Sehingga, dia mengetahui secara detail perjalanan pembahasan RAPBD.
Menurutnya, pembahasan RAPBD dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada setiap fraksi untuk melontarkan argumen.
"Selama ini saya sebagian besar memimpin (rapat), sangat disayangkan ruang yang sedemikian terbuka, tidak ditutup-tutupi, minim dimanfaatkan untuk menyampaikan yang hadir dalam anggota banggar dari PSI," jelasnya.
"Saya kurang paham, mengapa tiba-tiba di paripurna menyampaikan keberatan, padahal itu bisa dibahas dan menjadi masukan yang positif. Karena semua anggota dewan diberikan kesempatan bahkan diminta masukan dan dari PSI minim memberikan masukan, bisa dicek ke teman-teman banggar lain," paparnya.
Ketika ditanya soal ketidakpuasan PSI terhadap RAPBD 2022 yang dianggap tidak pro rakyat, Tedy menjelaskan, di dalam Badan Musyawarah (bamus), PSI selalu bersepakat. Namun hal tersebut jadi aneh karena tiba-tiba saat paripurna PSI tidak sepakat.
"Saya enggak paham aja, ketika di bamus bersepakat tiba-tiba di Paripurna seperti itu. Makannya saya ke PSI sok mau apa masukan, terakhir, di Banggar ya, saya bingung," kata Tedy.
Dituturkan Tedy, terkait informasi mengenai RAPBD sudah ada di laman resmi DPRD Kota Bandung. Pihaknya pun sudah menyampaikan bahwa seluruh informasi terkait RAPBD ada di laman resmi DPRD Kota Bandung.
"Terkait masalah di Kota Bandung di website remi kita terbuka, pembahasan, akhirnya berapa dan menjadi prioritas-prioritas berapa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, banjir, sangat kita perhatikan sekali. Di forum bamus juga tidak ada penolakan, malah di banggar berkali-kali mangga masukan-masukan," tuturnya.
"Untuk pendidikan dan kesehatan, kita Bandung melebihi dari undang-undang, angkanya lebih dari 20 persen, kesehatan juga, bahkan untuk mencover URC BPJS (masyarakat yang tidak tercover BPJS) anggarannya juga sangat besar sekitar di angka 170 miliaran," pungkas Tedy.
