Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Ist

Politik

Cegah Varian Omicron Masuk Indonesia, Aturan Baru Karantina Harus Diawasi Ekstraketat

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan baru aturan karantina di Indonesia yang ditetapkan sebagai antisipasi masuknya virus Covid-19 varian baru, Omicron. Pengawasan ekstraketat ini perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi penyebaran varian Omicron ke Indonesia.

“Perketat pengawasan aturan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri, mengingat case Omicron sudah terjadi di sejumlah negara di luar Afrika. Pengetatan karantina juga perlu dilakukan untuk semua suspect sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan masuknya varian baru Corona di Indonesia,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa pagi (30/11).

Varian B.1.1529 atau Omicron pertama kali ditemukan di Botswana, Afrika. Namun kini sejumlah negara Afrika dan Hong Kong mulai melaporkan temuan kasus varian ini.


Sejurus dengan itu, Puan pun mendukung kebijakan pemerintah yang menutup pintu sementara bagi WNA yang mempunyai riwayat perjalanan dari negara-negara tersebut. Pun menambah durasi karantina bagi WNA dari luar negara tersebut, termasuk WNI yang ingin kembali ke tanah air.

“Aturan karantina tidak boleh hanya baik di atas kertas, tapi harus sampai ke pelaksanaannya. Oleh karenanya, pengawasan ekstra sangat diperlukan untuk menghindari imported case. Kita tidak ingin kondisi Indonesia yang sudah membaik, kembali memburuk akibat kurangnya mitigasi,” kata Puan.

Ketua DPP PDIP ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang melarang sementara perjalanan dari sejumlah negara di Afrika. Ia menyebut, langkah ini sebagai antisipasi masuknya varian baru Corona yang cukup membuat masyarakat khawatir itu.

“Respons cepat pemerintah dari berbagai elemen masyarakat harus diimbangi dengan pengawasan ketat di berbagai pintu-pintu masuk ke Indonesia. Baik perbatasan darat, pelabuhan laut, dan bandara,” tegasnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjadikan Omicron sebagai varian of concern (VoC) yang artinya masuk dalam kategori Covid-19 paling meresahkan.

Untuk itu Puan mengingatkan Indonesia harus terus berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder internasional, termasuk WHO, guna meningkatkan pemahaman mengenai Omicron. Khususnya soal cara pengendaliannya.

“Meski Omicron belum diketahui apakah lebih berbahaya dari varian Delta, tapi Indonesia sudah harus siap siaga. Pemantauan risiko varian ini memang sudah seharusnya dilakukan,” ucap mantan Menko PMK itu.

“Indonesia saat ini sudah lebih baik, jangan sampai kebobolan lagi seperti pertengahan tahun lalu. Rumah sakit penuh, obat pun sulit, pasokan oksigen kurang, dan banyak korban meninggal. Kasihan tenaga kesehatan yang sudah kelelahan,” sambungnya.

Virus Covid-19 varian Omicron disebut memiliki tingkat tranmisi (penularan) yang lebih cepat, kemudian mempengaruhi tingkat keparahan, dan punya kemampuan mengelabui daya tahan tubuh atau imun sehingga tidak terdeteksi. Meski begitu, Puan meminta masyarakat untuk tidak panik.

“Yang paling penting selalu terapkan protokol kesehatan. Tidak perlu takut selama kita tidak kendor prokes. Dan untuk warga yang belum divaksin, sesegera mungkin lakukan vaksinasi agar tidak mudah terpapar virus,” tuturnya.

Vaksinasi diketahui bisa menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi Corona jenis baru itu. Oleh karena itu, percepatan program vaksinasi di Indonesia mutlak dilakukan.

Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya pemerataan vaksin Covid-19 secara global, seperti yang telah ia sampaikan dalam sejumlah forum internasional. Apalagi kemunculan varian Omicron disebut karena kurangnya vaksinasi di Afrika sehingga akhirnya muncul mutasi virus Corona.

“Pemerataan vaksin harus menjadi perhatian dunia karena Omicron yang masuk dalam varian of concern ini bisa jadi merupakan dampak dari kurang meratanya vaksinasi secara global,” tutur Puan.

Sebelumnya saat berbicara dalam forum IPU ke-143 pada Sabtu (27/11), Puan mengingatkan betapa pentingnya upaya pemerataan vaksinasi Covid-19. Hal ini dinilai perlu menjadi agenda internasional.

“Kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja,” demikian Puan Maharani.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya