Berita

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani/RMOL

Politik

Ketimbang Berimbas Keterbelahan, PPP Lebih Mending Ada Tiga Poros dan Pemilu Dua Putaran

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 16:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengalaman pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 rupanya menjadi dasar bagi PPP untuk mengusung koalisi yang tak hanya memunculkan dua poros pengusung calon presiden (capres) tahun 2024.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengaku bahwa pihaknya menginginkan adanya poros ketiga dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Arsul menyikapi partai politik yang saat ini sudah ngebet membangun koalisi untuk menyongsong 2024 seperti Gerindra dan PDIP.


"Menurut saya kalau PPP ingin mendorong seperti itu, dan saya kira tidak hanya PPP. Sejumlah partai lain juga kita lihat mulai menyuarakan untuk tidak hanya dua," ucap Arsul di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/11).

Wakil Ketua MPR RI menduga, akan ada konsekuensi dari koalisi yang lebih dari dua partai politik, sehingga pasangan calon dalam pilpres tersebut bisa lebih dari dua.

"Iitu lebih baik daripada energi lelah, cost kita baik secara sosial dan finansial menjadi tinggi untuk meredam dan keterbelahan untuk menyambungkan kembali kesatuan dan persatuan kita. Saya kira itu," ujarnya.

Disinggung mengenai waktu pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, PPP memilih untuk mengikuti prosedur yang dikeluarkan KPU. Karena menurutnya, KPU merupakan penyelenggara pemilu dan yang paling paham apa saja kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pemilu.

"Kalau PPP cenderung kita mendengarkan apa yang disampaikan KPU, kenapa? Karena memang secara konstitusional penyelenggara pemilu itu kan KPU. Jadi, menurut saya yang paling logis adalah yang mem-propose itu KPU. Gitu lho," ucapnya.

"Kenapa? Karena kala KPU yang mempropose itu pasti sudah menghitung semuanya. Logikanya kan seperti itu, jadi kalau PPP ingin yang nanti difinalkan yang di-propose oleh KPU itu tanggal berapa," tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya