Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Minta APBN 2022 Fokus Pada Visi Presidensi G20 dan Enam Kebijakan Utama Ini

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, diharapkan Presiden Joko Widodo, bisa berperan sentral pada sejumlah kegiatan dan kebijakan utama pemerintah.

Jokowi menuturkan, keberadaan varian baru disejumlah negara masih mengancam banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Sehingga dia menekankan, langkah antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang pemerintah lakukan.

"Serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan. Dan menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel," ujar Jokowi dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/11).


Salah satu harapan Jokowi untuk APBN 2022 adalah ikut berperan secara sentral dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun depan yang dimulai Desember 2021 ini.

Sebagai presidensi G20, Jokowi ingin menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

"Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural," ucapnya.

Maka dari itu, Jokowi meminta agar APBN 2022 bisa fokus pada enam kebijakan berikut ini:

1. Melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan

2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan

3. Peningkatan SDM yang unggul

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi

5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah

6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya