Berita

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah/Net

Politik

Pengamat: LPP RRI Sulit Berkembang Jika Kursi Direksi Diisi Kolonial

RABU, 10 NOVEMBER 2021 | 19:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Syarat minimal usia calon direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) perlu direvisi untuk memberi ruang kepada pemimpin milenial.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, persyaratan khusus umur calon direksi minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun perlu direvisi demi kebaikan LPP RRI.

"Kalau Direksi RRI lebih didominasi kolonial (tua), sudah terbayang masa depannya ya begini-begini saja. Tanpa generasi milenial di posisi direksi, RRI akan sulit berkembang," kata Trubus, Rabu (10/11).


Ia menyarankan, Direksi RRI ke depan membutuhkan kehadiran sosok usia produktif atau milenial. Bila dicerminkan dengan angka, maka sosok yang pas minimal berusia 35 tahun.

Saat ini, digitalisasi telah memenuhi segala aspek kehidupan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kaum milenial yang sudah melek teknologi pun kian banyak memberi ide-ide inovatif. Hal inilah yang perlu diberi ruang agar siaran RRI ke depan bisa dinikmati semua umur.

"Selain unggul dari sisi produktif sesuai perkembangan zaman, kepemimpinan generasi milenial profesional juga akan efektif mengubah kebiasaan buruk birokrasi, karena memiliki keberanian dan sisi independen yang terukur," lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari sebagai mitra kerja sebelumnya mengaku tidak pernah diberi tahu terkait pembukaan pendaftaran seleksi calon direksi LPP RRI.

"Kalau dulu nih, setiap tahapan seleksi selalu dikonsultasikan atau dilaporkan ke Komisi I DPR, nah yang ini kami malah tidak tahu," tegas politisi PKS ini.

Sementara itu, mantan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI, Freddy Ndolu mengingatkan dewas bersikap independen dalam penjaringan calon Direksi RRI. Bahkan kala itu, ada adu argumen hingga adu urat lantaran ada upaya dukung-mendukung dalam pemilihan direksi.

"Sekarang, seharusnya dewas menjaga etika dan kehormatan karena memilih Direksi LPP beda jauh dengan memilih direksi di media swasta. Dulu juga pernah, bikin pengumuman kaya umur, waktu zamanya Pardi Hardi. Dulu batasnya 56 tahun lalu naik ke 58," jelas Freddy.

"Dewas sekarang ini ditantang untuk mandiri, membuat RRI lebih baik dari dewas sebelumnya. Dukung dewas kepada orang tertentu itu pelanggaran berat," tandas Freddy.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya