Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah/Net

Politik

Luluk Nur Hamidah: Pembangunan Jangan Selalu Top Down, Orang Daerah Lebih Paham Kebutuhan Mereka

KAMIS, 28 OKTOBER 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat sipil dalam mempromosikan insentif fiskal berbasis ekologi menjadi penting untuk dipertimbangkan pemerintah pusat dalam penanganan lingkungan hidup di Indonesia.

Begitu kata anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam acara Green Leadership Forum (GLF) bertema “Kebangkitan Nasional dalam Mendorong Transfer Fiskal berbasis Ekologi di Indonesia” yang digelar pada Rabu (27/10).

“Segenap usaha ikhtiar dan komitmen dari pemda perlu untuk mendapatkan dukungan seluas-luasnya dari DPR, dan tentu dalam kesempatan ini saya senang sekali memberikan dukungan agar inisiatif yang diusulkan pemerintah daerah menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah pusat dalam transfer fiskal berbasis ekologi ini,” ujar Luluk.


Luluk mengatakan, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang bisa dilakukan oleh pemda. Salah satunya, seperti pengelolaan dana desa untuk dialokasikan pada pemelihadaan lingkungan.

“Saya senang sekali menyambut bahwa dana desa juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kerja dalam bidang lingkungan dan perlu didukung melalui peraturan desa atau keputusan-keputusan lain yang mengikat. Beberapa desa saya lihat sudah melalukan kerja-kerja semacam itu,” ungkapnya.

Legislator PKB ini mengusulkan agar lebih terbuka ruang dialog antara pemda dan pemerintah pusat, sehingga terwujud sinkronisasi dalam kebijakan terkait EFT.

Dia menegaskan, dialog itu penting karena warga daerah lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh daerahnya.

“Jadi saya kira biar sifatnya tidak terlalu top down, tapi juga bisa dari bawah, karena yang tahu sekali kebutuhan daerah itu juga orang daerah pada dasarnya,” tegasnya.

Green Leadership Forum merupakan rangkaian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer yang menghadirkan sejumlah kepala daerah dan perangkat pemerintahan lainnya.

Dalam sambutannya, Alam Surya Putra mewakili The Asia Foundation (TAF) menyatakan, forum ini digagas oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil di Indonesia untuk mempromosikan pendanaan atau insentif fiscal untuk penanganan lingkungan hidup di Indonesia.

"Acara ini diharapkan menjadi momentum untuk menyuarakan agenda perlindungan lingkungan sekaligus upaya memperkuat kembali reformasi pendanaan lingkungan hidup yang lebih baik," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya