Berita

Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua/Net

Politik

Pakar: Zaman SBY Ada UKP4 Evaluasi Menteri untuk Reshuffle, Era Jokowi Seskab Kerja Apa?

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 22:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

. Evaluasi menteri menjadi salah satu hal penting yang menjadi satu langkah awal bagi presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

Hanya saja, Pakar Kebijakan Pulik, Trubus Rahardiansyah melihat fungsi evaluasi tak dijalankan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Trubus membandingkan kinerja Kementerian Sekretaris Kabinet pemerintahan Jokowi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki peran evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu.


"Dulu zaman Pak SBY ada UKP4 di bawah kepemimpinan Pak Kuntoro Mangkusubroto, mengevaluasi menteri-menteri. Itu bagus, dalam rangka mengevaluasi mana menteri yang merah kinerjanya, mana yang kerja optimal," kata Trubus saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin petang (25/10).

"Kalau yang sekarang enggak ada sama sekali. Harusnya yang kerja itu Seskab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung), fungsi ini seharusnya diambil sekretaris kabinet," sambungnya.

Namun selama pandemi Covid-19 berlangsung hampir dua tahun, Trubus tak melihat kinerja nyata Seskab dalam fungsi menjalankan peranan seperti UKP4.

"Seskab ini tak pernah bunyi apapun, paling nyaman betul. Karena dia orang PDIP kan, jadi sangat anyaman sekali," tuturnya.

Seyogianya, menurut Trubus, jika publik menginginkan Presiden mereshuffle sejumlah menteri yang dianggap minus dalam kinerjanya, maka fungsi monitoring dan eveluasi yang menjadi tugas Seskab seharusnya berjalan.

"Jadi kementerian dan lembaga yang tidak jalan harusnya seskab yang mengevaluasi. Kalau publik kan mengharapkan ketika dievaluasi ya diganti. Publik maunya seperti itu," tutupnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya