Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua/Net
. Evaluasi menteri menjadi salah satu hal penting yang menjadi satu langkah awal bagi presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.
Hanya saja, Pakar Kebijakan Pulik, Trubus Rahardiansyah melihat fungsi evaluasi tak dijalankan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Trubus membandingkan kinerja Kementerian Sekretaris Kabinet pemerintahan Jokowi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki peran evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu.
"Dulu zaman Pak SBY ada UKP4 di bawah kepemimpinan Pak Kuntoro Mangkusubroto, mengevaluasi menteri-menteri. Itu bagus, dalam rangka mengevaluasi mana menteri yang merah kinerjanya, mana yang kerja optimal," kata Trubus saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin petang (25/10).
"Kalau yang sekarang enggak ada sama sekali. Harusnya yang kerja itu Seskab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung), fungsi ini seharusnya diambil sekretaris kabinet," sambungnya.
Namun selama pandemi Covid-19 berlangsung hampir dua tahun, Trubus tak melihat kinerja nyata Seskab dalam fungsi menjalankan peranan seperti UKP4.
"Seskab ini tak pernah bunyi apapun, paling nyaman betul. Karena dia orang PDIP kan, jadi sangat anyaman sekali," tuturnya.
Seyogianya, menurut Trubus, jika publik menginginkan Presiden mereshuffle sejumlah menteri yang dianggap minus dalam kinerjanya, maka fungsi monitoring dan eveluasi yang menjadi tugas Seskab seharusnya berjalan.
"Jadi kementerian dan lembaga yang tidak jalan harusnya seskab yang mengevaluasi. Kalau publik kan mengharapkan ketika dievaluasi ya diganti. Publik maunya seperti itu," tutupnya.
